PPNI Kota Langsa

Buka Musda III PPNI Kota Langsa, Ketua DPRK Janji Akan Bantu Fasilitasi Pembayaran Insentif Perawat

Penulis: Zubir
Editor: Ansari Hasyim
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, Ketua DPW PPNI Aceh Dr Abdurrahman Ketua DPD PPNI Kota Langsa Syamsuri, dan lainnya saat pembukaan Musda Ke-3 DPD PPNI Kota Langsa.

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi SSos, Sabtu (3/9/2022) membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Langsa periode 2022-2027, di aula Hotel Harmoni Langsa.

Sebelumnya Maimul Mahdi, mengharapkan pelaksanaan Musda PPNI Kota Langsa ini termasuk untuk memilih ketua yang baru dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menurutnya, PPNI adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, oleh karenanya profesi ini harus mendapat perhatian bersama.

Dengan adanya organisasi profesi PPNI ini tentunya menjadi sebuah wadah berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta silaturahmi dan semoga terus dicintai oleh masyarakat.

Menyangkut ada isentif perawat yang belum terbayar nantinya kita akan membangun komunikasi dengan pihak terkait pemerintah setempat agar persoalan ini dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Sabtu Depan, DPD PPNI Aceh Timur Gelar Musda Pemilihan Ketua Baru

Kepada para perawat walaupun sekarang isentif itu belum bisa dibayar, Maimul berharap pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dan niatkan dengan ikhlas.

"Kami DPRK akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Jangan karena belum terbayar pelayanan kendur, tapi saya yakin perawat kita semua bekerja ikhlas melayani masyarakat," paparnya.

Ketua DPW PPNI Aceh Dr. Abdurrahman mengatakan, PPNI berdiri sejak 48 tahun lalu dan keberadaan organisasi ini sudah cukup mapan, dimana strukturnya dari pusat hingga ke daerah.

Artinya, garis komando PPNI terstruktur hingga ke tingkat desa. Sedangkan jumlah perawat Indonesia hampir 1 juta dan khususnya Aceh ada 2.380 perawat yang sudah terigister.

Dia menjelaskan, keberadaan wadah PPNI ini adalah untuk menguatkan tata kelola organisasi yang dijalankan secara baik.

Baca juga: Mirzal Tawi Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua DPD PPNI Bireuen

Dalam PPNI ada lembaga legislatif sebagai pengambil kebijakan tertinggi, yaitu ada Munas, Muswil begitu juga Musda.

Dalam kesempatan itu, ia juga berharap kepada perawat untuk terus berkontribusi bersama pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara saat wabah covid-19 melanda tidak sedikit atau ada sekitar 779 perawat di Indonesia yang juga terpapar virus tersebut.

Abdurrahman juga menyinggung terkait masih belum tutasnya pembayaran insentif nakes di daerah ini, ia berharap hal itu agar mendapat perhatian pihak terkait.

Sementara keputusan dalam Musda DPD PNNI Kota Langsa akan melahirkan ketua baru, jika bila ada kendala bisa dilakukan voting.

"Jika ada persoalan dalam Musda DPD PPNI ini saya harapkan dapat diselesaikan secara musyawarah," jelasnya.

Abdurrahman juga apresiasi pada DPD PPNI Kota Langsa yang sudah melaksanakan Musda dan pada Oktober akan dilakukan Training Of Training (TOT)

Lalu ada berapa hal tenaga perawat yang kini masih berstatus tenaga bakti, honor dan kontrak, ke depan diharapkan mereka harus bisa menjadi P3K dan PNS.

Maka, tugas kepada ketua terpilih agar bisa memfasilitasi tenaga perawat yang kini berstatus bakti, honor maupun kotrak didaftarkan menjadi tenaga P3K.

Ketua DPD PPNI Kota Langsa, Syamsuri, AMK, menjelaskan, Musda ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bila ada sebuah dinamika itu sangat wajar dalam sebuah organisasi.

Namun anggota DPRA ini berharap ketika memang ada terjadi sebuah dinamika atau perbedaan pendapat,jangan dijadikan sebuah perpecahan, karena semua persoalan pasti ada solusi terbaik.

Sejauh dirinya memimpin DPD PPNI Kota Langsa ini jika masih ada kekurangan, ia memohon maaf dan tentunya ia membutuhkan dukungan dan support semua pihak.

Samsuri saat itu juga meminta kepada Ketua DPRK Langsa agar bisa membantu menyelesaikan persoalan belum terbayarnya isentif para perawat.

"Jika mamang pemerintah belum sanggup membayar 6 bulan, minimal dapat insentif nakes ini bisa dicicil atau diibayarkan 2 bulan," harapnya.

Ketua Panitia, Ns Iskandar SKep MKM, melaporkan, Musda ini berdasarkan surat dari DPW PPNI Aceh dengan tujuan adanya rapat komisi yang merumuskan program kerja 2022- 2007 sekaligus pemilihan ketua.

Pelantikan ketua terpilih mengusung tema "Bersama Perawat Masyarakat Langsa Sehat, Bangkit dan Kuat".

Dia merincikan, jumlah peserta Muada ini ada 34 utusan dari DPK, DPD dan DPW, serta 11 peninjau dari DPK dan DPW PPNI Aceh.

Pada kesempatan Musda DPD PPNI Kota Langsa ini juga ada pemberian piagam penghargaan oleh DPD PPNI Kota Langsa kepada Ketua DPRK Langsa dan Ketua DPW PPNI Aceh. (*)

Baca juga: Gandeng IHI Jepang, PLN Ujicoba PLTU Gunakan Amonia untuk Co-Firing

Baca juga: Gandeng IHI Jepang, PLN Ujicoba PLTU Gunakan Amonia untuk Co-Firing

Baca juga: Kekerasan Antarsantri di Bustanul Ulum, Dua Keluarga Sepakat Damai

Berita Terkini