Baca tanpa iklan
KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewanti-wanti pelaku usaha untuk tidak menjadikan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai kedok menaikkan harga komoditas pangan dan komoditas lain secara tidak wajar.
"Untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang terbentuk karena perilaku kartel atau monopoli, KPPU akan mengawasi tata niaga barang dan jasa.
Terlebih untuk kelompok jenis barang dan jasa yang produsennya menjadi kelompok yang menguasai barang dan jasa di pasar," tulis Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas.
KPPU akan menghitung-hitung harga produk barang dan jasa untuk menilai apakah peningkatan harga barang dan jasa yang dijual sebanding dengan kenaikan harga BBM atau biaya transportasi.
Sehingga akan ada indikasi awal yang bisa dijadikan patokan untuk menelusuri dugan-dugaan praktik kartel dalam menentukan harga barang dan jasa setelah kenaikan harga BBM itu sendiri.
KPPU juga akan ikut mengkaji penyederhanaan rantai pasok dan jalur distribusi bahan pokok sehingga dapat menahan laju inflasi.
"Pemerintah juga dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dengan mengalihkan subsidi atau insentif lain pada angkutan distribusi bahan pangan," ujarnya.
Kita mengapresiasi langkah yang akan ditempuh KPPU dalam rangka mencegah kenaikan harga-harga bahan kebutuhan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Namun, kita ingin mengatakan bahwa KPPU takkan sanggup menghadang kenaikan harga-harga itu.
Apalagi, kebijakan “latah” penaikan harga itu dilakukan secara “suka-suka” oleh pedagang, agen, distributor, dan produsen tanpa melalui hitung-hitungan yang logis dan ekonomis.
Baca juga: Harga BBM Naik, Harga Kebutuhan Meroket
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Tekan Daya Beli Masyarakat
Makanya, untuk itu KPPU menyatakan pemerintah dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dengan mengalihkan subsidi pada angkutan distribusi bahan pangan.
Dalam kaitan dengan itu, tangan kanan Pemerintah adalah Tim Pengendali Inflasi Pusat atau Daerah (TPID).
Dan, bulan lalu, tim dimaksud bersama para kepala daerah sudah mendapat briefing secara keras dari presiden dan menteri-menteri terkait.
Bahkan, jika ada daerah yang tak mampu mengendali inflasi, kepala daerahnya akan kena sanksi.
“Jika, ia Pj (penjabat) akan saya ganti,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
TPID ini antara lain, pertama, diharapkan mampu mendorong efektivitas pemanfaatan anggaran daerah melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga.
Kedua, memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional.
Ketiga, mendorong perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah.
Baca juga: Sepakat dengan Demonstran, DPRA Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM
Lalu, membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi.
Keempat, memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris.
Mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan yang bersifat administratif.
Yang tak kalah penting adalah menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan.
Dan, jika KPPU dan TPID bekerja sesuai dengan job desk masingmasing kita yakin sentimen kenaikan harga tidak akan terjadi “seenaknya”.
Termasuk harga tiket bus yang di Aceh langsung naik beberapa jam setelah pengumuman kenaikan harga BBM.
Tak tanggung- tanggung, naiknya sampai 20 persen.
Ini tentu tak boleh seenaknya.
Harus ada hitung-hitungan yang logis sehingga pengusaha angkutan dan masyarakat sama-sama tak terugikan, Nah?!
Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, Sejumlah Kebutuhan Pokok di Pasar Lambaro Masih Stabil
Baca juga: Ratusan Nelayan di Pidie Jaya Desak DKP Permudah Peroleh Rekomendasi BBM