Berita Kutaraja

Jalan Meulaboh-Geumpang Longsor Lagi di Beberapa Titik, DPRA: Pemerintah Harus Beri Perhatian Serius

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRA, Tarmizi SP

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah titik di lintasan Meulaboh, Aceh Barat-Geumpang, Pidie terjadi longsor hingga badan jalan amblas ke jurang.

Kondisi ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam tiga hari belakangan ini.

Terbaru jalan amblas terjadi di ruas Jalan Nasional Geumpang-Meulaboh, tepatnya di Km 11 di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Pidie pada Selasa (1/11/2022) pukul 18.00 WIB.

Anggota DPRA Tarmizi SP meminta Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap ruas jalan lintas tersebut.

Sebab, lintasan dari Meulaboh hingga perbatasan Geumpang, merupakan kewenangan provinsi.  

Untuk tahun 2023, total anggaran pemeliharan jalan dari Meulaboh hingga perbatasan Gempang Rp 8,8 miliar.

Baca juga: VIDEO Jalan Lintas Meulaboh-Tutut-Geumpang Rusak Parah, Badan Jalan Longsor Bisa Langsung ke Jurang

Terdiri atas jalan dari Pribu-Kuala Bhee Rp 2 miliar dan Tutut-Geumpang Rp 6,8 miliar.

“Dari hasil rapat dengan Dinas PUPR Aceh, anggaran pemeliharaan jalan lintasan Meulaboh hingga perbatasan Geumpang pada tahun 2023, sekitar Rp 8.8 miliar,” sebutnya kepada Serambinews.com, Kamis (3/11/2022).

Anggaran tahun 2023 sangat jauh berbeda dengan anggaran tahun 2022, yaitu mencapai cRp 30 miliar.

Minimnya anggaran tahun 2023, karena dianggarkan sebelum longsor terjadi di lintasan Meulaboh-Geumpang.

“Jadi sekarang tidak cukup lagi anggarannya. Di wilayah Aceh Barat, ada tiga titik longsor. Sebagian jalan bahkan sudah jatuh ke jurang,” beber dia.

“Saat ini, PUPR Aceh memang tidak ada uang, karena dana otsus berkurang mulai tahun depan,” ujarnya.

Baca juga: Satu Alat Berat Dikerahkan Tangani Jalan Longsor, Ini Lokasi Terjadi Kemacetan Hingga 1 Km

Untuk itu, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mencari celah agar jalan yang bersifat urgen ditambah anggarannya dengan cara mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas.  

“Kemudian, di setiap SKPA harus kita teliti juga agar terjadi penghematan, misalnya ada anggaran yang tidak terlalu penting itu harus dihapus atau ditunda supaya bisa ditambah anggarannya ke titik yang krusial tadi,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Halaman
12

Berita Terkini