Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Indonesia Police Watch (IPW) menduga Ismail Bolong mendapatkan tekanan sehingga mencabut pengakuan menyetorkan uang Rp 6 miliar kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pernyataan itu sebelumnya terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Ia menyebut setoran diberikan terkait bisnis tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur.
Selang beberapa waktu setelah video itu viral, Ismail kemudian menyatakan pernyataannya tidak benar.
“Keterangan testimoni kedua kami menduga kuat Ismail bolong mendapatkan tekanan dari pihak tertentu,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat ditemui awak media di Mabes Polri, Selasa (8/11/2022).
Sugeng menilai, pada pernyataan pertama yang beredar, Ismail bisa menyebutkan dengan detail waktu peristiwa hingga jumlah uang yang diberikan.
IPW meminta Mabes Polri membentuk tim khusus (Timsus) karena Kabareskrim Komjen Andrianto merupakan jenderal bintang tiga. Sementara, Divisi Propam Polri hanya dipimpin oleh jenderal bintang dua.
“Oleh karena itu, melalui mekanisme pemeriksaan yang adil tentu dengan semua pihak dan itu hanya bisa dilakukan oleh Timsus,” ujar Sugeng.
Menurut Sugeng, meski telah dicabut pernyataan Ismail Bolong tetap harus didalami. Tujuannya, agar terdapat kepastian terkait kebenaran kasus tersebut.
Ia menyebut terdapat dokumen hasil pemeriksaan terkait kasus dugaan setoran uang dari bisnis tambang ilegal ini.
“Jadi ini harus didalami supaya tidak menjadi fitnah dan kemarin kan sudah ada yang melaporkan kalau tidak salah dari Prodem,” tutur Sugeng.
Baca juga: Polisi Kena Getah Lagi, Heboh Ismail Bolong Akui Setor Rp 6 M Uang Tambang Ilegal ke Petinggi Polri
Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial Ismail mengaku menjadi pengepul batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Saat itu, ia menjabat sebagai Satuan INtelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Samarinda.
Ismail mengaku menyetor uang Rp 6 miliar dalam tiga tahap, yakni September, Oktober, dan November 2021.
Uang itu bersumber dari penjualan batubara yang dikumpulkan sekitar Rp 5-10 miliar per bulan.
Namun, selang beberapa waktu setelah pernyataan itu beredar luas di media sosial, Ismail mengklarifikasi pernyataannya.
Ia meminta maaf kepada Komjen Agus Andrianto dan menyatakan informasi dalam video yang beredar sebelumnya tidak benar.
Ia mengaku, pernyataannya yang pertama direkam di bawah tekanan bawahan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan.
"Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar," kata Ismail, dalam video klarifikasi, seperti dilansir dari YouTube Tribunnews.com, Senin (7/11/2022).
Sementara itu, ketua kelompok yang mengatasnamakan Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Samule melaporkan dugaan setoran bisnis tambang ilegal itu ke Divisi Propam, kemarin.
Laporan tersebut masih dalam tahap menunggu tindak lanjut dari Karo Paminal Divisi Propam,. Brigjen Anggoro Sukartono.
"Dalam rangka memberikan laporan terhadap gratifikasi atau suap atau penerimaan uang koordinasi yang disebut uang koordinasi kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto," kata Iwan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Baca juga: FAKTA Ismail Ngaku Setor Uang Tambang Ilegal Rp6 Miliar ke Petinggi Polri, Polda Kaltim Turun Tangan
Polda Kaltim Sebut Sudah Ditangani Mabes Polri
Sosok Ismail Bolong terus menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia pasca video pernyataannya terkait setoran dana dari aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).
Meski Ismail Bolong telah membuat video klarifikasi terkait statementnya tersebut, polisi tetap melakukan pendalaman terhadap hal tersebut.
Menanggapi hal tersebut Polda Kaltim angkat bicara.
Di hadapan awak media, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo didampingi Dirkrimsus Kombes Indra Lutrianto Amstono menegaskan bahwa Ismail Bolong telah resmi keluar dari Polri pertanggal 1 Juli 2022 lalu.
“Untuk keberadaan Pak Ismail Bolong itu memang beliau mantan anggota polisi. Tapi per tanggal 1 Juli beliau mengajukan pensiun dini. Setahu saya SKEP (Surat Keputusan)-nya itu Juli. Kalau alasannya saya tidak tahu,” kata Yusuf di Mapolda Kaltim pada Senin (7/11/2022).
Soal video pernyataan Ismail Bolong, Yusuf menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan pada Mabes Polri.
Sebab kasus ini tengah didalami oleh Mabes Polri. Terlebih Ismail Bolong turut menyebut nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima uang setoran sebesar Rp 6 miliar.
“Terkait video viral soal pernyataannya itu ditangani oleh Mabes Polri, jadi yang membuat statement itu nanti dari Mabes Polri, bukan dari kami,” ujarnya.
Ditanya apakah Mabes Polri ada berkoordinasi terkait penanganan kasus Ismail Bolong, Yusuf mengatakan sejauh ini semuanya ditangani Mabes Polri.
Pihaknya tidak ingin melakukan proses penyidikan lantaran tak ingin adanya tumpang tindih.
“Kalau memang nanti ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim kita tunggu nanti apa petunjuknya. Kalau memang ini masih ditangani Mabes Polri y akita tidak mau nanti tumpang tindih proses penyidikan,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya beredar video klarifikasi dari Ismail Bolong yang menarik pernyataannya terkait setoran uang ke Kabareskrim.
Ia mengaku saat itu dirinya diminta membuat testimoni dan diancam.
Karena di bawah tekanan, ia pun membaca tulisan yang telah dibawa oleh Karo Peminal Divisi Propam Polri saat itu, Hendra Kurniawan.
Lantas isu perang bintang di tubuh Polri pun mencuat.
Baca juga: LIVE UPDATE ACEH MALAM L300 Terjebak Banjir Hingga Gerhana Bulan Total
Baca juga: Yuk ke Taman Budaya! Nostalgia di Even Pameran Kaset Jadul di Koetaradja Music Festival
Baca juga: Setelah 35 Tahun, Kardinal Prancis Akhirnya Akui Pelecehan Seksual Seorang Gadis 14 Tahun
Kompas.com: IPW Duga Iwan Bolong Cabut Pernyataan soal Setoran Tambang Ilegal karena Ditekan