Baca tanpa iklan
Dalam kunjungan tersebut Syech Fadhil juga ikut menyemangati warga pencari keadilan serta pengacara yang terdapat di ruang tunggu Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar
SERAMBINEWS.COM, JANTHO – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, berkunjung ke Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho, Rabu (16/11/2022).
Kedatangan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini disambut langsung oleh Ketua MS Jantho M Redha Valevi, yang turut didampingi oleh Sufriadi selaku sekretaris dan PLH Panitera MS Jantho Izwar Ibrahim.
Dalam kunjungan tersebut Syech Fadhil juga ikut menyemangati warga pencari keadilan serta pengacara yang terdapat di ruang tunggu Mahkamah Syar’iyah Jantho.
“Ini wujud wajah syariat yang sesungguhnya untuk Aceh. Berikan pelayanan yang baik bagi warga kita yang sedang mencari keadilan,” ujar Syech Fadhil.
“Kalau soal inovasi, saya tidak meragukan lagi. Apalagi MS Jantho dipimpin oleh anak muda yang juga mantan aktivis seperti Redha Valevi. Terus berbenah dan memberi sentuhan dalam setiap pelayanan,” lanjutnya.
Syech Fadhil juga banyak menerima masukan dari petugas dan para pencari keadilan di MS Jantho.
Ia berharap revisi Qanun Jinayah yang sedang digodok oleh DPR Aceh, hendaknya melibatkan secara aktif dan meminta masukan dari para aparat penegak hukum.
"Sehingga masukan dari para pihak ini, termasuk hakim dan jaksa, dapat menyempurnakan revisi Qanun Jinayah yang sedang berproses," ujar dia.
Menurutnya, implementasi dari sebuah produk hukum, bukan cuma soal aturan semata.
• MS Jantho Jatuhi Hukuman 150 Penjara terhadap Pelaku Rudapaksa terhadap Anak
Akan tetapi, ketersediaan anggaran bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan aturan dan melakukan proses penegakan hukum.
Hal itu kata Fadhil, menjadi penting untuk peningkatan kualitas penerapan syariat islam.
Maka, pemerintah baik provinsi maupun kab/kota harus konsern untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, jangan justru meniadakan.
“Berikan pelayanan prima dan optimal. Semoga MS Jantho segera mendapat predikat di zona Integritas dalam wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM),” pungkasnya.