Baca tanpa iklan
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, surpres Jokowi baru diterima DPR pada hari ini (kemarin-red).
Dia membantah kabar yang menyebutkan bahwa surpres sudah sempat dikirim pemerintah minggu lalu dan ditarik lagi karena ada pergantian nama calon panglima.
"Surpres yang saya terima hari ini sekali lagi saya sampaikan, baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini.
Tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana mengubah nama yang sudah ada," tandas Puan.
Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa bakal meninggalkan jabatannya karena pensiun bulan depan, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.
Sebelumnya, tiga nama kepala staf TNI digadang-gadang sebagai calon penerus Andika.
Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL, Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo.
Sejak lama, Yudo memang disebut paling berpotensi menjadi calon pengganti Andika.
Sebabnya, selama masa pemerintahan Jokowi, belum pernah ada Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL).
Baca juga: Ditunjuk Gantikan Jenderal Andika, KSAL Yudo Margono Siapkan Diri Jalani Tes Calon Panglima TNI
Sejak masa pemerintahan Jokowi tahun 2014, ada tiga sosok panglima dari TNI Angkatan Darat (AD) yang pernah menjabat, lalu satu dari matra Angkatan Udara (AU).
Harap cepat diproses
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, berharap DPR RI bisa memproses secara cepat mekanisme pemilihan KSAL, Laksamana Yudo Margono, sebagai calon Panglima TNI baru.
Pratikno meminta DPR bisa mengirim kembali surat kepada Presiden Jokowi sebelum sidang DPR memasuki masa reses pada pertengahan Desember mendatang.
"Kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti," ujar Pratikno dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Ia pun lega karena Surpres Panglima TNI baru masih sempat dikirim ke DPR.