Baca tanpa iklan
KUALASIMPANG - Bukit Seumadam yang membelah jalan nasional di Aceh Tamiang akan dipotong dan bagian badan jalan akan ditinggikan.
Solusi ini dianggap paling tepat untuk mengatasi longsor dan banjir yang kerap melanda jalur utama Aceh-Sumatera Utara itu.
Usulan pemotongan ini disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Mursil usai menerima surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
Surat ini sendiri balasan dari surat permohonan yang disampaikan Pemkab Aceh Tamiang pada 18 November 2022.
Dijelaskan jalur, Seumadam yang berada di berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini kerap mengalami longsor pada musim hujan.
Sebulan lalu, longsor bertubi-tubi menghantam kawasan ini hingga membuat arus lalu lintas antar-provinsi lumpuh.
“Yang perlu masyarakat ketahui, Pemkab Aceh Tamiang bukan tidak berbuat untuk persoalan ini, tapi ini wewenangnya BPJN Aceh,” kata Mursil kepada Serambi, Selasa (13/12/2022).
Upaya yang dilakukan Pemkab Aceh Tamiang selama ini terus mendorong dan mengingatkan BPJN Aceh kalau persoalan di Seumadam harus segera diatasi.
Dampak banjir dan longsor di kawasan ini bukan hanya membuat jalur transportasi lumpuh, tapi memunculkan dampak yang sangat luas.
“Misalnya inflasi, Aceh akan mengalami inflasi karena pasokan makanan banyak dari Medan,” ungkapnya.
Baca juga: Sempat Lumpuh Tertimbun Longsor, Jalur Seumadam Kini Sudah Normal
Baca juga: Material Longsor di Bukit Seumadam Dibersihkan, Sempat Menjebak Bus Kontingen Porwanas PWI Aceh
Mursil menyatakan, persoalan ini tidak akan selesai sepenuhnya bila hanya dilakukan pemotongan bukti.
Dia berharap dalam penanggulangan nanti, BPJN Aceh juga harus menaikan badan jalan.
“Ini perlu agar cekungan di jalan tidak menciptakan genangan air, ini yang terjadi pada banjir bulan lalu,” sambungnya.
Namun sebelum melakukan pemotongan bukit dan meninggikan jalan, BPJN Aceh terlebih dahulu melakukan survey di lokasi dalam waktu dekat ini.
Hasil survey ini akan ditindaklanjuti dengan mempersiapkan desain yang sesuai dan dijadikan sebagai bahan usulan penanganan di tahun 2023.