JANTHO - 17 instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) resmi memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.
Layanan itu dimulai Kamis (22/12/2022), usai dibuka oleh Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto.
Soft opening MPP Lambaro itu dihadiri unsur forkopimda, OPD dan undangan lainnya.
“MPP ini memperjelas bagaimana pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Juga untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diinginkan.
Mulai dari urus pajak, paspor, laporan, izin dan sebagainya.
Dan ini berpusat di MPP lantai dua," kata Iswanto kepada Serambi.
Pada kesempatan itu dia meminta agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bebas dari pungli dan diskriminasi.
"Seluruh administrasi juga harus jelas tak ada pungli dan transparan.
Masyarakat tentu akan menikmati kualitas dan kewajiban dari pemerintah," jelasnya.
Soft opening MPP itu, kata Iswanto, merupakan satu loncatan kecil untuk mempermudah akses pelayanan ke masyarakat.
Baca juga: Polres Aceh Besar Buat Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik
Baca juga: Refleksi 100 Hari Iswanto, Zakat Serambi, Mall Pelayanan Publik Hingga Komitmen pada Petani
Meski masih ada harus dibenahi, ia optimis dengan hadirnya MPP itu, pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal.
Ia juga mengajak untuk tetap menjaga kebersihan, etika saat memberi layanan ke masyarakat.
Nantinya, direncanakan, MPP Aceh Besar itu akan di dilakukan grand launching oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) pada Januari 2023 nanti.
"Tapi hari ini kita pastikan MPP ini berjalan terlebih dahulu.
Saat ada 17 yang memberikan pelayanan," ujarnya.
Saat mengunjungi ruang pelayanan masing-masing intansi vertikal dan OPD, Pj Bupati Aceh, Muhammad Iswanto juga menyerahkan secara simbolis bantuan pemberdayaan ekonomi ummat kelompok berbasis baitul mall gampong senilai Rp 67.580.000 kepada Baitul Mal Aceh Besar.
"Alhamdulillah kawan-kawan kita juga dari dari Baitul Mal Aceh Besar juga melakukan jemput bola ke berapa instansi vertikal yang ada di Aceh Besar.
Dan ini akan terus kita perkuat," tutup Iswanto.
Sementara itu perwakilan instansi vertikal Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman mengatakan, kehadiran MPP sebagai bentuk kebanggaan dalam memberi pelayanan ke publik.
Dan hal itu lanjut dia, menjadi gambaran kepastian hukum untuk memberikan kepastian ke masyarakat.
Ia mengajak untuk sama-sama mewujudkan pelayanan yang bebas pungli, praktik calo dan diskriminasi.
"Oleh karena itu kami, ikut berpartisipasi dalam mengambil peran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh Besar," pungkasnya. (i)
Baca juga: Tingkatkan Standar Pelayanan Publik, Ini Langkah Pemkab Aceh Singkil
Baca juga: Pemko Sabang Serahkan Piagam Penghargaan untuk Sektor Pelayanan Publik, Ini Nama-nama Penerimanya