SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ketika ditanya awak media setelah meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Jokowi menyebut reshuffle dapat dilakukan besok, meski ia tidak mengungkapkan kapan hari yang dimaksud.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana reshuffle tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi berulang kali memberikan sinyal akan adanya perombakan kabinet.

Selepas meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin (2/1/2023) lalu, Jokowi meminta publik bersabar dan menunggu terjadi atau tidaknya reshuffle kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ada kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini.

"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," kata Ngabalin, Kamis pagi.

Baca juga: Reshuffle di Depan Mata, Ditanya Nasib Menteri NasDem, Jokowi: Ditunggu Saja

Pengamat: Isu "Reshuffle" Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaporyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai koalisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

 Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka.

Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Kembali soal rencana reshuffle, menurut Yunarto, sebenarnya sah-sah saja jika Jokowi hendak mencopot menteri-menteri Nasdem hanya karena alasan politik.

Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden.

Namun demikian, alangkah baiknya jika reshuffle juga menimbang kinerja para menteri.

Seyogianya, reshuffle dijadikan momen bagi presiden mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang punya kinerja buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ucap Yunarto.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Berhembus, Jokowi Minta Publik Sabar Menunggu

Bersamaan dengan itu, lanjut Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak hanya lantang bicara soal perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.

Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV juga menyajikan data konkrit soal kinerja menteri tersebut.

Dengan demikian, reshuffle tak hanya didasarkan pada alasan politik semata, tetapi sekaligus juga perbaikan kualitas kabinet.

"Sehingga kemudian tidak ada tuduhan dari sebagian pihak bahwa ini didasarkan hanya pada perbedaan politik atau keinginan dari partai tersebut untuk mendapatkan jatah lebih di kabinet," tutur dia.

 Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kencang berembus belakangan ini.

PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023). Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan.

Baca juga: VIDEO - Tim SAR Evakuasi ABK Sakit Perut di Selat Benggala Aceh Besar

Baca juga: Namanya Tercatut dalam Sipol, Ketua HMI Lhokseumawe Layangkan Somasi ke Balon DPD RI

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe dan Direktur PT TBP Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal "Reshuffle", Jokowi: Bisa Jumat, Senin, Selasa, Rabu...",