Longsor di Km 80

Anggota DPRA Minta Kementerian PUPR Perbaiki Jalan Terbelah di KM 80-81 Lintas Banda Aceh-Sigli

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi IV DPRA yang membidangi infrastruktur Ihsanuddin MZ meminta pihak Kementerian PUPR dan Balai di Aceh untuk menanggani segera persoalan ini.

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Hujan deras yang melanda Aceh dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan terjadinya banjir di beberapa daerah dan bahkan beberapa titik jalan nasional mengalami kerusakan parah.

Seperti yang terjadi di jalan Banda Aceh-Sigli, tepatnya di KM 80-81, di kawasan Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie yang patah akibat tanah amblas pada Kamis (26/1/2023).

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRA yang membidangi infrastruktur Ihsanuddin MZ meminta pihak Kementerian PUPR dan Balai di Aceh untuk menanggani segera persoalan ini.

“Terutama yang rusak parah, sudah putus, dan terbelah. Bahkan sebagian lagi jalan nasional yang berlubang besar. Ini sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor, tidak terkecuali mobil,” katanya kepada Serambinews.com, Jumat (27/1/2023).

Pria Ini Aniaya Bayi Anak Kekasihnya hingga Tewas, Korban Ditonjok di Dada dan Perut sampai Muntah

Akibat kerusakan tersebut, lanjut Ihsanuddin, menyebabkan terjadinya antrean panjang kendaraan dari dua arah, baik dari arah Banda Aceh maupun sebaliknya.

“Jika sebelumnya retak, lalu terbelah dan kemarin sudah benar-benar patah sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa dan terganggunya arus lalu lintas dan pastinya terganggunya perputaran roda ekonomi,” ujarnya.

Politisi PPP ini juga menyorot persoalaan banjir yang terjadi dihampir seluruh wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat banyak sungai besar di Aceh yang sudah dangkal sehingga ketika curah hujan tinggi dengan mudah terjadi banjir.

“Sungai-sungai yang ada di Aceh saat ini menjadi wilayahnya Balai Sungai. Artinya, kewenangan untuk memperbaiki sungai ada di pemerintah pusat melalui Balai Sungai,” ucap mantan ketua KNPI Aceh ini.

Sementara Pemerintah Aceh tidak bisa melakukan apapun terhadap persoalan ini karena tidak memiliki kewenangan. Karena itu, Ihsanuddin berharap pihak Balai Sungai bisa fokus melihat kondisi sungai di seluruh Aceh yang sudah dangkal.

Jalan Protokol di Banda Aceh Banyak Berlubang, Anggota Dewan Minta Pemerintah Segera Perbaiki

“Perlunya pembangunan tebing dibeberapa tempat dan pengerukkan kuala dangkal yang menyebabkan banjir. Kondisi ini tentu berdampak pada kerugian masyarakat paling banyak,” lanjut anggota Komisi IV DPRA ini.

Tidak hanya itu, Ihsanuddin juga meminta pusat untuk mencegah abrasi yang terjadi di sepanjang pantai di Aceh karena telah merusak pemukiman warga.

Contohnya yang terjadi di pantai Kecamatan Ulim, Pidi Jaya (Pijay) sampai Kecamatan Jangka Buya, di mana tanah penduduk sudah tergerus menjadi laut lebih kurang 1 Km.

“Sudah beberapa kali pihak balai turun ke lapangan, tapi sampai dengan tahun 2023, pengakuan balai dengan kami (DPRA) belum ada anggaran untuk mengantisipasi itu,” kata Ihsanuddin lagi.

“Kalau memang APBN tidak mampu melakukan itu, serahkan kewenangan itu untuk Pemerintah Aceh. Biar kami menyelesaikan persoalan itu dengan anggaran yang ada, walaupun tertatih-tatih, karena sedih kita lihat masyarakat tepi pantai,” demikian Ihsanuddin.(*)

Pria Ini Aniaya Bayi Anak Kekasihnya hingga Tewas, Korban Ditonjok di Dada dan Perut sampai Muntah

VIDEO Kodam IM Ungkap Kasus Human Trafficking Pengungsi Rohingya

Seorang Pria Bersenjata Serbu Gedung Kedutaan Besar Azerbaijan di Teheran, Kepala Keamanan Tewas

Berita Terkini