Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid berpendapat, tersebarnya usulan Pokir DPRA ke publik merupakan sebuah kemajuan besar.
Hal itu disampaikannya merespon tersebarnya buku usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023.
Diketahui dari buku tersebut terungkap pokir terbesar dimiliki oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, sekitar Rp 135 miliar lebih.
Sementara anggota dewan yang memiliki pagu paling sedikit yaitu Wahyu Wahab Usman, sebesar Rp 7 miliar lebih.
Baca juga: FAKTA Bocornya Buku Pokir DPRA Disulut "Perang Dingin" Eksekutif & Legislatif Hingga Munculnya Gap
Menanggapi hal itu, Guru Besar USK ini berpendapat, semestinya usulan pokir anggota DPR setiap tahun disampaikan secara terbuka ke publik.
"Ini kemajuan besar," ungkap Prof Humam kepada Serambinews.com, Senin (20/2/2023) kemarin.
Sosiolog yang juga Guru Besar USK ini memberikan tanggapan positif terkait beredarnya buku usulan pokir anggota DPRA, baik itu disengaja maupun tidak.
Baca juga: Heboh! Usulan Pokir 81 Anggota DPRA Bocor ke Publik, Pon Yaya Terbesar dan Wahyu Wahab Terkecil
Menurutnya, masyarakat atau konstituen dari anggota dewan berhak tahu apa yang dikerjakan oleh perwakilannya di parlemen.
Di samping itu, Komisi Informasi Aceh (KIA) juga memiliki andil dalam mendorong DPR untuk lebih terbuka.
"KIA juga mohon membuka habis notulen berbagai rapat DPRA dan memberi tahu apa yang dibicarakan oleh perwakilannya di setiap kegiatan dewan," pungkasnya.
Baca juga: Rocky Gerung: Saya Anggota GAM, Mau Ganti KTP dan Jadi Caleg dari Aceh
Usulan Pokir DPRA Bocor
Diketahui sebelumnya pokir anggota DPRA tahun 2023, bocor ke publik.
Dokumen pokir tersebut baru kali ini tersebar secara luas ke publik sebelum dieksekusi oleh pemerintah.
Buku usulan pokir 2023 beredar di grup-grup WhatsApp (WA), sejak Senin (20/2/2023) pagi.
Dokumen yang disusun oleh Bappeda Aceh itu memuat program-program usulan masing-masing anggota dewan beserta besaran pagunya.
Baca juga: Tanggapi Bocornya Buku Pokir DPRA, Pon Yaya: Itu Perintah Undang-Undang
Dalam buku usulan pokir juga disebutkan besaran pokir ke 81 anggota DPRA.
Anggaran paling besar dimiliki oleh unsur pimpinan lembaga, kemudian diikuti para ketua fraksi, dan komisi.
Urutan pertama dimiliki oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya sebesar Rp 135 miliar lebih.
Kemudian, Wakil Ketua III DPRA Safaruddin sebesar Rp 91 miliar lebih.
Baca juga: Kenakan Peci Hitam, Kaesang Hadiri Nikahan Paspampres di Aceh Singkil, Diteriaki Emak-emak
Selanjutnya eks Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian Rp 85 miliar lebih dan Wakil Ketua I DPRA Dalimi Rp 74 miliar lebih.
Sedangkan Teuku Raja Keumangan (TRK) yang saat menjabat Wakil Ketua II menggantikan Hendra Budian, hanya mengelola dana pokir tahun 2023, sebesar Rp 19 miliar lebih.
Sementara anggota dewan yang memiliki pagu paling sedikit yaitu Wahyu Wahab Usman yakni sebesar Rp 7 miliar lebih.
Tak Ada yang Istimewa
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, bahwa dokumen pokir yang tersebar ke publik tersebut merupakan dokumen resmi.
"Iya, itu merupakan hasil serapan aspirasi dari masyarakat melalui dewan," kata MTA yang dikonfirmasi Serambinews.com, Senin kemarin.
Ia menjelaskan, bahwa berbagai program tersebut kemudian diejawantahkan dalam program-program pembangunan sesuai RPJM/RPA.
Pemerintah Aceh sendiri, lanjutnya, sangat terbantu dengan berbagai serapan aspirasi masyarakat oleh dewan.
Di mana hal tersebut langsung berdasarkan serapan di lapangan saat dewan melakukan reses.
Baca juga: GeMPAR Aceh Sebut Bocornya Dokumen Pokir DPRA By Design
Semua usulan tersebut tentu akan dikaji dan dilihat kesesuaian dengan RPJM/RPA.
"Kemudian, dibahas bersama dan ketika masuk ke dalam APBA 2023 tentu juga telah dilihat kesesuaian oleh Kemendagri berdasarkan hasil evaluasi," terangnya.
Sebenarnya menurut MTA, tidak ada yang istimewa dengan buku pokir tersebut.
"Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan buku pokir tersebut, Karena memang semua program tersebut merupakan program pembangunan APBA yang dapat diakses oleh publik," katanya.
"Itu juga memperlihatkan kepada publik bahwa dewan aktif dalam memperjuangkan aspirasi yang bersumber dari basis-basis masyarakat, termasuk konstituennya," pungkas MTA.
(Serambinews.com/Sara Masroni, Masrizal)
Baca juga: Fenomena Langka, Gurun Arab Saudi Berubah Jadi Taman Bunga Lavender, Sekarang Jadi Destinasi Favorit
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS