FAKTA Bocornya Buku Pokir DPRA Disulut "Perang Dingin" Eksekutif & Legislatif Hingga Munculnya Gap 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH mengungkapkan bahwa bocornya buku pokir anggota DPRA tahun 2023 ke publik dipicu oleh "perang dingin" antara eksekutif dengan legislatif.

"Setelah menggali beberapa keterangan dari berbagai pihak, kami dapat menyimpulkan bahwa bocornya dokumen pokir anggota DPRA ini memang disengaja," kata Auzir kepada Serambinews.com, Selasa (21/2/2023).

Kondisi "perang dingin" ini bisa dilihat dari rentetan statemen anggota DPRA yang menyorot kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

"Dalam kaca mata politis, untuk tidak terlalu terbuka maka sengaja dokumen pokir DPRA ini dibocorkan ke publik untuk memantik antipati publik terhadap DPRA," imbuhnya.

• GeMPAR Aceh Sebut Bocornya Dokumen Pokir DPRA By Design

Menurut Auzir, bocoran dokumen pokir anggota DPRA ini merupakan by design dan serangan ini sengaja tidak ditujukkan untuk personal tapi kolektif untuk semua anggota DPRA seolah-olah tidak ada permasalahan apapun.

"Gamblangnya, bocornya dokumen pokir DPRA itu didalihkan untuk keterbukaan informasi publik. Padahal kalau mau fair dan seimbang, usulan dana yang juga berasal dari Pemerintah Aceh dalam hal ini dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh juga harus dipublis," ujar Auzir.

"Karena itu, tidak ada istilah dibocorkan melalui grup whatsApp dan lain-lain. Silakan saja di buka ke publik melalui Dinas Kominfo Provinsi sampai ke pihak kecamatan dan desa se-Aceh," tambah dia.

• Heboh! Usulan Pokir 81 Anggota DPRA Bocor ke Publik, Pon Yaya Terbesar dan Wahyu Wahab Terkecil

Di sisi lain, Auzir juga mendapat informasi akurat bahwa bocornya dokumen pokir DPRA ke publik juga tidak terlepas dari adanya gap atau sentimen di internal anggota DPRA sendiri yang merasa didiskriminasi terkait jumlah nominal dana pokirnya.

Ada perbedaaan signifikan terkait alokasi pokir anggota DPRA di antaranya dominan mendapat Rp 8 miliar lebih, tapi selebihnya bervariasi dari Rp 10 miliar, Rp 17 miliar, Rp 19 miliar, Rp 20 miliar, Rp 22 miliar, Rp 24 miliar dan Rp 25 miliar.

Bahkan ada yang mendapat Rp 41 miliar, Rp 56 miliar, Rp 57 miliar, Rp 61 miliar, Rp 85 miliar, Rp 91 miliar dan terbesar Rp 135 miliar lebih yang merupakan milik Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya.

"Jadi dari info yang kami dalami, ada kesenjangan antara anggota DPRA baik yang terdiri dari anggota Banggar dan non Banggar termasuk di Komisi dan Fraksi," sebutnya.

• Usulan Pokir 2023 Anggota DPRA Bocor ke Publik, Prof Humam Hamid: Ini Kemajuan Besar

Yang mendapat kucuran dana pokir sedikit akan diuntungkan dengan kondisi ini karena akan memiliki alasan kepada masyarakat di dapilnya jika tidak mampu mengakomodir kepentingan timses maupun konstituen akibat keterbatasan anggaran pokir.

"Kami juga mempersoalkan terkait banyaknya alokasi anggaran pokir DPRA itu yang berada di luar dapilnya anggota dewan pengusul," lanjut Auzir.

"Nama-nama anggota DPRA yang mengalokasikan dana pokirnya secara dominan di luar dapilnya akan kami laporkan ke KPK karena ada indikasi jual beli proyek pokir dengan cash back besar di luar dapilnya," demikian Auzir.(*)

• Kenal dari Situs Jodoh, Bule Belgia Jatuh Hati dengan Ustazah Lombok, Cinta Apa Adanya

• GeMPAR Aceh Sebut Bocornya Dokumen Pokir DPRA By Design