Selanjutnya, warga menilai perlu juga untuk DPRK Aceh Utara memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh Utara membereskan beberapa persoalan yang selama ini menjadi masalah di Aceh Utara.

Karena dengan masa Kepemimpinan Pj Bupati baru beberapa bulan, tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan yang sudah 10 tahun menjadi masalah akibat dari buruknya kepemimpinan sebelumnya di Aceh Utara. 

Jadi sebagai masyarakat Aceh Utara, kata Muslem, menilai secara rasional saja bahwa masalah di Aceh Utara ini sudah sangat banyak krisis kebijakan sebelumnya, yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, jadi tidak bisa secepat itu diselesaikan dalam beberapa bulan. 

Karena itu, perlu adanya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan program-program yang pro terhadap kepentingan rakyat Aceh Utara ke depan.

“Kalau pun kita boleh berasumsi bahwa apabila 12 orang anggota DPRK yang menyatakan mosi tidak percaya, maka artinya masih ada 33 orang anggota DPRK Aceh Utara yang percaya karena berdasarkan dari jumlah anggota DPRK Aceh Utara yaitu 45 orang,” ujar Muslem. 

Tentu ini menjadi nilai ukuran terhadap situasi politik internal kelembagaan DPRK Aceh Utara itu sendiri.(*)