"Keluar anggota dewan, kami adalah orang-orang tertindas yang perlu kamu perhatikan." 

MISRIADI, Koordinator Aksi

SERAMBINEWS, TAKENGON - Ratusan aparatur desa di Aceh Tengah menggelar aksi di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Selasa (7/3/2023).

Mengenakan seragam dinas, para aparatur desa itu kompak menyuarakan tuntutan pencairan gaji yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan pengerasan suara (toa), koordinator aksi, Misriadi, memanggil anggota legislatif agar keluar mendengar aspirasi mereka.

"Keluar anggota dewan, kami adalah orang-orang tertindas yang perlu kamu perhatikan," teriak Misriadi.

Misriadi menyampaikan tiga tuntutan massa, pertama mereka meminta pemerintah daerah segera mencairkan gaji terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai Maret 2023. Kedua mereka meminta bagi hasil pajak tahun 2022 agar segera dibayarkan oleh Pemkab Aceh Tengah. Selanjutnya, segera terapkan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2019 tentang penghasilan aparatur desa setara dengan golongan II/a.

Baca juga: Warga Data Makmur Demo di TPA Blang Bintang, Mobil Pengangkut Sampah Terpaksa Putar Balik

Mengawal aksi ratusan perangkat desa itu, puluhan petugas keamanan dari Kepolisian Resort (Polres) Aceh Tengah tampak berbaris di depan pintu utama gedung dewan tersebut.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Aceh Tengah, Arslan Abdul Wahab, mengatakan, pihaknya akan menuntaskan gaji aparatur desa selama dua pekan ke depan.

Terkait dengan peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang penghasilan aparatur desa setara golongan II/a, pihaknya akan membahasnya terlebih dahulu dengan stakekholder terkait. "Kita tampung dan kita proses secepatnya, memang daerah kita defisit sebesar Rp 65 miliar. Jadi kita akan upayakan ini secepatnya," terang Arslan.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan, menyampaikan, pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mempercepat pencairan gaji. Selebihnya ia juga meminta eksekutif untuk meriview kembali dengan mengurangi belanja daerah dalam upaya penanggulangan defisit di Aceh Tengah.

"Kita tetap mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak aparatur desa, selebihnya kita akan membahas ini dengan pihak terkait," jelas Edi.

Baca juga: Soal Demo Nakes di Lhokseumawe, Ketua DPRK: Hargai Mereka yang Selama Covid-19 Berjuang untuk Kita

Edi juga meminta massa untuk bersikap tenang dan menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Ia pun meminta maaf, karena hanya dua anggota dewan yang hadir menemui massa.

Dikatakan, sebahagian anggota dewan sedang ada kegiatan Musrenbang Kecamatan. "Saya mohon maaf, karena hanya kami yang menerima massa pada hari ini, tapi kita selesaikan ini," jelas Edi, didampingi Januar Efendi anggota dewan dari Fraksi Gerindra.

Edi meminta massa untuk masuk ke ruang sidang DPRK Aceh Tengah agar dapat berdiskusi dan meminta pihak terkait untuk hadir. "Agar terhindar dari terik matahari, ayo Bapak-bapak kita bicarakan di ruang sidang DPRK Aceh Tengah," ajaknya.

Dalam diskusi itu, pihak pemerintah daerah yang hadir adalah Asisten III Setdakab Aceh Tengah Sukirman, Kepala Badan Keuangan Kabupaten, Arslan, Inspektorat Aceh Tengah Alia Putra.(rd)