Demokrat Ragu Anies Bisa Bertarung di Pilpres 2024, Benny: Siap Ganti Arah Dukung Ganjar atau Prabowo

SERAMBINEWS.COM – Partai Demokrat hingga kini masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan dapat bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.

Hingga kini Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan setelah melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam program podcast ‘Back To BDM’, yang ditayangkan di Youtube Kompas TV, Sabtu (1/7/2023).

"Kita kan nggak tau juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, itu kan pertanyaan kita juga" ungkapnya.

Menurutnya, jika Anies tak jadi berlayar di Pilpres 2024, Demokrat kemungkinan akan pindah haluan mendukung Ganjar Pranowo dari PDIP.

"Kalau assuming (perumpamaan) misalnya beliau gagal berlayar kan kita harus membuat pilihan,”

“Pilihan kita ke mana kan begitu. Ya saya secara pribadi mengatakan pilihan kita bisa ke Pak Ganjar Pranowo (dari) PDIP,”

“Tentu ada yang lain juga menghendaki musti ikut (misal) ke Pak Prabowo Subianto," kata Benny.

Baca juga: Wali Kota Makassar Mundur dari Partai Nasdem, Danny Pomanto Ungkap Alasannya: Karena Calonkan Anies

Meski begitu, ia menegaskan bahwa ini hanyalah perumpamaan apabila benar terjadi kalau Anies Baswedan gagal berkompetisi di Pilpres 2024.

“Tentu assuming ini ada penjelasannya. Assuming berbasiskan kepada petunjuk-petunjuk  (dan) berdasarkan kecenderungan pada realitas yang sedang terjadi pada saat ini" jelasnya.

Ia mencontohkan misalnya Partai Nasdem pendukung utama Anies Baswedan mengalami bebagai permasalahan.

Mulai dari sekjennya Johnny G Plate masuk penjara karena kasus BTS Kemenkominfo, lalu ada pula Menteri Pertanian yang ditengarai bermasalah juga mau ditersangkakan.

Bahkan terbaru ini, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto memutuskan untuk mundur dari kader Partai Nasdem karena pencapresan Anies.

“Pada saat yang bersamaan, kami juga berada dalam suasana yang was-was, PK (Peninjauan Kembali) Pak Moeldoko,” jelasnya.

Kendati begitu, Benny menyebut, ada yang mengatakan kalau ini akan menjadi kekhawatiran yang tidak masuk akal atas PK tersebut.

Karena di dalam PK itu, tidak ada bukti-bukti atau hal-hal baru yang menakutkan.

“Tetapi dari kecenderungan politik yang paling terkini, kita justru (harus) berhati-hati," ucap Benny.

Baca juga: Anies Pilih Rekam dan Posting Kegiatan Ibadah Haji, Ganjar ‘Tertutup’, Pengamat: Menunjukkan Sesuatu

Moeldoko Bantah PK Sengketa Demokrat untuk Jegal Anies: Enggak Ada Urusannya!

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah tudingan yang menyebut sikapnya mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat bertujuan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Moeldoko menilai, tudingan tersebut tidak masuk akal karena kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2021 lalu, ketika Anies belum berstatus sebagai bakal calon presiden.

"Kan enggak masuk akal, apa urusannya dengan Mas Anies Baswedan? Enggak ada urusannya, persoalan itu kan sudah lama terjadi," kata Moeldoko dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (23/6/2023).

Moeldoko melanjutkan, upaya PK yang ia ajukan pun merupakan sebuah proses hukum yang mesti ditempuh selama pihaknya merasa putusan pengadilan tidak tepat.

Ia mengatakan, bila kubu kongres luar biasa (KLB) menyatakan mengundurkan diri dari sengketa Demokrat, maka perkara hukum ini pun bakal berakhir.

"Kalau sepanjang teman-teman masih meperjuangkan itu ya memang saatnya PK berjalannya ya kebetulan saja berdekatan (dengan pencalonan Anies)," ujar Moeldoko.

Mantan panglima TNI ini pun menegaskan bahwa upaya PK ini merupakan sebuah proses hukum yang biasa terjadi.

Berawak dari Kecurigaan AHY 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga, PK terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Moeldoko untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Sebab, menurut dia, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY pada 3 April 2023.

AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK. Kubu Moeldoko cs mengajukan upaya tersebut ke MA pada 3 Maret 2023.

Padahal, sehari sebelumnya, 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capres.

Ia menuding, langkah Moeldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP.

“Salah satu caranya, adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” ucap dia. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)