Baca tanpa iklan
Laporan Dede Rosadi l Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, diminta melakukan inventarisasi perusahaan kelapa sawit yang belum dan sudah merealisasikan program kebun plasma.
Agar masyarakat tahu perusahaan mana yang patuh dan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, Rabu (2/8/2023).
Baca juga: Moderasi Beragama Tester Software Syariat Islam
Kaya Alim mengatakan, Oktober 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama pemegang izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit bersepakat membangun kebun plasma dengan rentang waktu enam.
Namun hingga melewati batas waktu kesepakatan belum diketahui berapa perusahaan yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun plasma.
Memang sebut Kaya Alim, ada informasi beberapa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya melalui mekanisme kemitraan dengan kelompok tani sekitar.
"Pemkab Aceh Singkil seharusnya melakukan pendataan berapa perusahaan yang sudah melaksanakan kewajiban sehingga masyarakat tau perusahaan mana yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan," kata Kaya Alim.
Pendataan juga harus dilakukan kepada kelompok tani yang menjadi anak angkat perusahaan.
"Jangan nanti kelompok tani asal-asalan, hanya namanya tapi orang di dalamnya bukan petani sungguhan tapi petani musiman. Ini perlu dilakukan supaya tertata dengan baik dan tepat sasaran," tukas Kaya Alim.
Menurut Kaya Alim, jika Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Drs Azmi, MAP mampu menyelesaikannya, akan menjadi prestasi yang luar biasa.
Mengingat jika semua perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Singkil merealisasikan kebun plasma maka dapat mendongkrak pendapatan masyarakat.(*)
Baca juga: Kadisdikbud Banda Aceh Terima Kunjungan Disdik Daerah Manjung Perak Malaysia
Baca juga: Pijay, Kabupaten Tercepat dalam Penyaluran Dana Desa dan BLT 2023 di Aceh