Hasil analisis Pemerintah Aceh biayanya untuk hingga sampai tahap penyelenggaraan masih kurang sebanyak Rp 1,26 trilliun lebih.

"Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (Daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk Pemilu mendatang," katanya.

Maka sebab itu, Sekda Aceh meminta agar dicarikan solusi bersama agar acara yang ditunggu-tunggu tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini," katanya.

Sementara Menpora, Dito Ariotedjo menyarankan Aceh-Sumut untuk membuat sebuah forum komunikasi terkait PON 2024.

"Di mana pembahasan didalam itu yakni mengenai apa yang perlu ditambah," katanya.

Sehingga dengan ada pembahasan PON yang komprehensif diharapkan bisa ketahuan apa saja yang kurang hingga pihaknya bisa menyampaikannya kepada Presiden.

"Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, Venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi," ujarnya.

Optimisme ini, kata Dito, juga jauh-jauh sudah disampaikan. Pemerintah harus berkontribusi maksimal.

"Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden," ujarnya.

Untuk diketahui selain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut, juga hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr Drs Agus Fatoni MSi.

Di mana dalam kesempatan itu, Fatoni juga menjelaskan, kesiapan Aceh dan Sumut dalam menghadapi pelaksanaan PON 2024.

Aceh, kata Fatoni, sebelumnya juga sudah melakukan diskusi dengan pihaknya mengenai penggelaran tersebut.

"Kemarin kita juga diskusi, Aceh begitu sangat siap sama halnya dengan Sumut," katanya.

Namun yang menjadi kendala, kata dia, yakni mengenai anggaran dalam penyelenggaraan ke depan.