SERAMBINEWS.COM - Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara suap dan gratifikasi, Kamis (19/10).

Lukas Enembe tidak terima divonis delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi, serta akan mengajukan upaya hukum banding.

Terkait hal itu, melalui kuasa hukumnya, Lukas langsung menyatakan menolak putusan hakim tersebut.

"Jadi atas putusan ini baik Saudara penuntut umum maupun Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa memiliki hak yang sama untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum banding ya atau Saudara berpikir-pikir selama 7 hari itu hak Saudara ya. Silakan untuk Terdakwa gimana sikap Saudara?" tanya ketua hakim Rianto Adam Pontoh di PN Tipikor Jakarta, Kamis (19/10/2023).

"Beliau menyatakan menolah putusan hakim," kata Kuasa Hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona.

Petrus mengatakan, pihaknya akan mengajukan upaya banding atas vonis tersebut.

Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) mengambil opsi pikir-pikir atas putusan hakim tersebut.

Majelis hakim pun memberikan waktu tujuh hari kepada JPU menentukan sikap terhadap vonis Lukas.

Sementara itu, seusai sidang, Kuasa hukum Lukas Enembe, O.C Kaligis menyebut, pihaknya akan mengajukan banding atas vonis kliennya tersebut pada hari ini.

"Hari ini kita (banding) langsung," kata O.C Kaligis.

Baca juga: Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara dan Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 19,6 Miliar

Divonis 8 Tahun Penjara dan Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 19,6 Miliar

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2022.

Hakim menilai Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Enembe selama delapan tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Putusan ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Lukas Enembe dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Papua itu juga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Tidak hanya itu, majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Lukas Enembe untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 19.690.793.900 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Jika harta-benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara,” kata hakim Rianto.

Dalam perkara ini, Gubernur Papua dua periode itu dinilai terbukti menerima suap dengan total Rp 17,7 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1,99 miliar.

Uang puluhan miliar itu diterima Lukas Enembe bersama dengan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Kael Kambuaya dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Gerius One Yoman.

Selain suap dan gratifikasi, Lukas Enembe dijerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk kasus TPPU, saat ini sedang bergulir di tahap penyidikan di KPK.

Belakangan, KPK juga mengatakan bahwa Lukas Enembe juga akan dijerat dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional Gubernur.

Baca juga: Lukas Enembe Minta Dibebaskan dari Dakwaan: Saya Gubernur Papua yang Bersih dan Jelas

Hal yang Memberatkan Vonis Lukas Enembe

 Tindakan dan aksi mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, jadi hal memberatkan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu.

Hal ini disampaikan ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan hal yang memberatkan dalam putusan terhadap Gubernur Papua dua periode tersebut.

“Terdakwa bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan," kata Hakim Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Menurut hakim Rianto, perbuatan korupsi Lukas Enembe juga tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun demikian, ada juga hal-hal yang meringankan vonis terhadap Lukas Enembe.

Salah satunya, Gubernur Papua dua periode ini belum pernah dihukum.

Selain itu, kemauan Lukas Enembe untuk sidang di Pengadilan dalam keadaan sakit juga meringankan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Lukas Enembe dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua perioden2013-2022.

Hakim menilai Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Hujan dan Berawan Dominasi Cuaca Banda Aceh Edisi Esok Hari, Ini Prediksi BMKG untuk Daerah Lain

Baca juga: Siswi SMP Melahirkan Sendirian di Kamar Mandi, Buang Bayinya ke Parit, Ortu Syok Dengar Tangisan

Baca juga: Ini Daftar Khatib dan Shalat Jumat di Aceh Besar Besok, 20 Oktober 2023

Sudah tayang di Kompas.tv: Divonis 8 Tahun Penjara, Lukas Enembe Langsung Ajukan Banding