Koordinator KOMPAK, Moh Adib Khumaidi menilai, kebijakan di bidang kesehatan harus dibangun dengan memperhatikan kearifan lokal.

"Kita perlu ada sebuah kearifan lokal di dalam membuat sebuah kebijakan. Kunci utama di dalam kebijakan lokal itu bukan hanya konsep kesehatan dari pusat (atau) nasional saja," katanya dikutip dari Antara.

Ia menilai strategi kebijakan kesehatan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain yang umumnya memiliki wilayah daratan luas, bukan kepulauan.

Untuk itu, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang cocok dengan kearifan lokal Indonesia.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berkolaborasi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Adib menyebutkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian adalah usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi dan stunting, obesitas, serta angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang tinggi.

"Termasuk menyeriusi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana hingga saat ini 181 negara sudah menandatanganinya dan hanya lima negara yang belum menandatanganinya termasuk di antaranya Indonesia," ucapnya.

Dia mengemukakan berbagai permasalahan seperti pelayanan kesehatan yang belum merata, belum lengkapnya sembilan jenis dokter yang harus ada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hingga imunisasi lengkap bagi anak yang masih jauh dari target menjadi permasalahan yang juga harus diatasi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.

Untuk itu, ia menegaskan perhatian atas sejumlah permasalahan di bidang kesehatan tersebut harus terlihat buktinya pada 100 hari pertama pemerintahan. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)