Dialog Nasional Bersama Capres dan Cawapres, Asklin Harap Pemerintah Wujudkan Setiap Desa Ada Klinik

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan yang tergabung ke dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) menggelar Dialog Nasional bersama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.

Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI ini mengambil tema terkait ‘Pembangunan Kesehatan Indonesia’, yang digelar Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Hadir dalam acara tersebut putra Aceh yang juga Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) dr Eddi Junaidi SpOG MHKes, Ketua Pengurus Daerah Asklin Aceh dr Teuku Yusriadi SpBA, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Dr dr Safrizal Rahman MKes SpOT.

“Ada 19 organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang hadir dalam kegiatan ini. Saya hadir sebagai utusan Asklin Aceh dan juga sebagai Ketua II Pengurus Pusat Asklin,” ujar dr Teuku Yusriadi usai menghadiri acara tersebut.

Baca juga: Pra Kongres Nasional Ke-II, Asklin Gelar Seminar Bidan dan Khitan Massal di Aceh Tengah

Ia bercerita, beberapa waktu lalu dirinya dihubungi oleh Ketua Umum Asklin, dr Eddi Junaidi SpOG MHKes untuk hadir dalam acara ini.

Pimpinan Klinik Utama Nanggroe Madani ini menyebut, sehari sebelum acara, pihaknya mengadakan rapat di Markas Besar PP Asklin di Pinang Ranti, Jakarta Timur untuk merumuskan usulan Asklin kepada presiden terpilih nantinya.

“Dalam arahannya, dr Eddi menyampaikan upaya perbaikan tatakelola dan mutu klinik serta berharap kedepan klinik bisa hadir pada setiap gampong/desa di Aceh dan seluruh Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Doto Popon ini.

Sementara itu, dr Eddi menyampaikan bahwa sangat diperlukan upaya sinergisitas antara eksekutif dan legislatif pemenang Pemilu 2024 untuk mewujdukan perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.

“Melalui momen Pemilu ini diharapkan banyak tokoh-tokoh dan praktisi kesehatan yang maju sebagai caleg bisa terpilih dan duduk di legislatif mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” harapnya.

Baca juga: Peringati HAB Ke-78, Kanwil Kemenag Aceh Gelar Khitanan Massal, Belasan Anak Terlihat Antusias

Sehingga, kata dr Eddi, penyusunan konsep kebijakan kesehatan bisa disusun oleh orang yang tepat dan paham, sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan yang hadir via daring menyampaikan gagasannya bahwa dia memiliki program peningkatan kesehatan mental.

Nantinya, layanan ini merupakan layanan konseling psikolog yang didekatkan pada masyarakat melalui puskesmas dengan upaya promosi, preventif, dan kuratif. 

"Kita ingin masyarakat sehat secara mental, maka salah satunya adalah menghadirkan konselor psikologi di puskesmas-puskesmas. Sekaligus layanan konseling gratis yang berkolaborasi dengan lembaga ada," kata Anies.

Sementara itu, pasangan calon presiden nomor urut 2 dan 3 tidak hadir dalam dialog tersebut.

Koordinator KOMPAK, Moh Adib Khumaidi menilai, kebijakan di bidang kesehatan harus dibangun dengan memperhatikan kearifan lokal.

"Kita perlu ada sebuah kearifan lokal di dalam membuat sebuah kebijakan. Kunci utama di dalam kebijakan lokal itu bukan hanya konsep kesehatan dari pusat (atau) nasional saja," katanya dikutip dari Antara.

Ia menilai strategi kebijakan kesehatan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain yang umumnya memiliki wilayah daratan luas, bukan kepulauan.

Untuk itu, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang cocok dengan kearifan lokal Indonesia.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berkolaborasi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Adib menyebutkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian adalah usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, permasalahan gizi dan stunting, obesitas, serta angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang tinggi.

"Termasuk menyeriusi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana hingga saat ini 181 negara sudah menandatanganinya dan hanya lima negara yang belum menandatanganinya termasuk di antaranya Indonesia," ucapnya.

Dia mengemukakan berbagai permasalahan seperti pelayanan kesehatan yang belum merata, belum lengkapnya sembilan jenis dokter yang harus ada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hingga imunisasi lengkap bagi anak yang masih jauh dari target menjadi permasalahan yang juga harus diatasi oleh presiden dan wakil presiden terpilih.

Untuk itu, ia menegaskan perhatian atas sejumlah permasalahan di bidang kesehatan tersebut harus terlihat buktinya pada 100 hari pertama pemerintahan. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)