SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini ugal-ugalan.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD menyikapi perlu dilakukannya audit digital forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Selain itu, ia juga menyinggung terkait dorongan terhadap komisionernya untuk mundur karena telah melalukan pelanggaran etik.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika ditanya wartawan perihal polemik keputusan KPU untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C Hasil TPS.

"Tapi audit (digital forensik sistem IT Sirekap) ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

"Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali. Itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah. Tapi ya mereka nggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," sambung dia.

Menurut Mahfud KPU tidak memiloki personel yang bisa mengendalikan sistem IT di sana karena tidak bisa dan tidak paham.

Sehingga, kata dia, server penyimpanan data Sirekap diketahui telah berpindah sebanyak 10 kali.

Soal itu, menurutnya hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan KPU melainkan karena tidak menguasai teknologi IT.

"Oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU. Karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa (server) itu berpindah sekian kali dan itu siap dipersentasikan," kata Mahfud.

"Mereka mengatakan ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit? Makanya perlu audit independen, KPU harus berani untuk membuka dirinya kalau mereka jujur," sambung dia.

Menurut Mahfud, KPU perlu mengakui pihaknya tidak mampu mengendalikan sistem IT-nya karena tidak memiliki ahli IT.

Ia pun menantang KPU untuk melakukan audit tersebut karena tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu.

"Nah kalau berani diaudit saja. Tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti audit ini. Ini hanya terkait dengan kinerja KPU. Jangan takut juga partai-partai nggak setuju audit begitu misalnya. Nggak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual," kata Mahfud.

Baca juga: VIDEO Mahfud MD Sebut Jika Terbukti Langgar UU, Jokowi Bisa Bernasib Sama Seperti Soeharto

Mahfud MD Sejalan Dengan Jusuf Kalla Soal Perlunya Hak Angket Digulirkan di DPR

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mencermati pidato Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Muhammad Jusuf Kalla atau JK di Universitas Indonesia pada Kamis (7/3/2024).

Mahfud MD menekankan pada pandangan JK soal perlunya hak angket terkait pemilu 2024 digulirkan di DPR karena pemilu tahun ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

JK, kata Mahfud, juga memandang hak angket perlu dilakukan agar apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini tidak menjadi tradisi kenegaraan di mana pemenang pemilu hanya yang paling berkuasa.

"Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata pak JK ya," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

"Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu, (kata orang) 'Ah Pak Mahfud paslon'," sambung dia.

Menurutnya, ceramah yang disampaikan JK sangat bagus karena mencerminkan pandangan seorang negarawan.

Ia juga menekankan pandangan JK yang mengatakan pemilu terburuk ini harus diklarifikasi melalui proses angket.

Karena hal terebut dapat menyebabkan krisis politik sementara itu krisis ekonomi diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

"Kalau politiknya belum selesai lalu ketemu (krisis ekomomi), yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK mengatakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terburuk dalam sejarah Indonesia.

Ia menyebut dalam sejarah, demokrasi di Indonesia diterapkan secara bermacam-macam mulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno (Bung Karno).

Selanjutnya, kata JK, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila.

"Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi," kata dia saat menghadiri sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024).

Dia mengungkapkan saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah Pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 1955," kata dia.

Sebab, menurut dia, Pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang.

"Artinya adalah demokrasi Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata dia.

Dia menjelaskan apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter.

"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," kata dia.

Baca juga: MPU Aceh Terbitkan Taushiyah Terkait Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan, Ini Butir-butirnya

Baca juga: Serangan Hizbullah Tewaskan Tentara IDF, Balasan atas Serangan Israel ke Rumah Warga Sipil

Baca juga: Polda Aceh Keluarkan DPO Kasus Tindak Pidana Pemilu Luar Negeri

Tribunnews.com: Mahfud MD Sebut KPU Sekarang Ugal-Ugalan, Singgung Soal Sirekap dan Pelanggaran Etik