Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Keras! Hakim marahi Hotman Paris di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), sebut jangan anggap kehadiran orang tidak penting.
Hal itu diucapkan Hakim Saldi Isra saat lanjutan sidang sengketa Pilpres di MK, Rabu (3/4/2024) lalu.
Tim pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea mempermasalahkan Tim Anies-Muhaimin yang selalu membahas terkait sirekap mengingat hasil Pemilu ditentukan berdasarkan perhitungan manual dan berjenjang.
"Masih perlu gak bapak kuliah di sini, masih perlu gak kita bahas tentang sirekap,"
kata Hotman dikutip dari YouTube Tribunnews, Jumat.
"Masih perlu gak saksi menjawab pertanyaan Pak Refly dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini," tambahnya.
Mendengar pernyataan itu, Hakim Saldi Isra langsung berang dan menanggapi perkataan Hotman soal masih perlunya Tim Anies-Muhaimin memberikan kuliah di MK.
"Saya sudah tegaskan, ini didalilkan, kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penejelasan soal ini," kata Saldi.
"Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi, jangan persoalkan kehadirannya lagi," tambah Hakim MK itu.
Baca juga: Prabowo Minggir Dulu, Kisah Pria Mencalonkan Diri Sebanyak 238 Kali Pemilu Tanpa Sekalipun Menang
Baca juga: Turun Drastis, Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini per Mayam, Jumat 5 April 2024
Kemudian Hakim MK mempersilakan Hotman untuk bertanya.
Pengacara kondang itu mempertanyakan apakah saksi setuju, karena yang diumumkan itu perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari sirekap, maka kelemahan dari sirekap tidak perlu lagi dibicarakan.
Selanjutnya Hakim Saldi Isra kembali mengingatkan kalau apa yang ditanyakan para tim pemohon penting untuk menjadi bahan MK mengadili sengketa ini.
"Jadi, kita jangan mengabaikan menganggap ini tidak ada pentingnya, itu keliru juga. Kalau gak, tidak usah datang saja ke sini," pungkasnya Hakim Saldi.
Tuding Apa yang Disampaikan Menteri Jokowi di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan
Sementara pada kesempatan berbeda, Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) membantah pernyataan para menteri yang bersaksi di persidangan Mahkamah Konstitusi.
Sebab, apa yang disampaikan para menteri tersebut, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan pemberiangan perlindungan sosial seperti yang disampaikan. Namun yang menjadi permasalahan adalah anggaran negara - yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat - digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.
“Kami punya beberapa buktinya dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim,” ujarnya melansir Tribunnews.com, Jumat (5/4/2024).
Baca juga: Bocah 4 Tahun Tewas Dianiaya Ayah Tiri, Pelaku Baru Dinikahi Ibu Korban 4 Bulan
Ari menuding ada beberapa indikasi dari adanya penggunaan uang pajak masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara salah satu calon.
Seperti saat presiden berkunjung 30 kali selama periode 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024. 50 persen di antaranya dilakukan di Jawa Tengah.
"Jika memang daerah yang dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, cukup banyak daerah yang kemiskinannya tinggi tapi tidak dikunjungi seperti Aceh,” tambahnya.
Kemudian, lanjutnya, penjelasan Menkeu yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat karena kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.
Dari data APBN Kinerja dan Fakta, yang diterbitkan secara bulanan oleh Kemenkeu, terlihat realisasi Bansos (Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran JKN) tahun 2023 adalah 156 Triliun, atau hampir 13 Triliun lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan yaitu 143.52 triliun.
Jika targetnya adalah masyarakat miskin, sementara jumlah masyarakat miskin justru turun (9.57 persen pada tahun 2022 menjadi 9.36 persen pada tahun 2023).
“Kenaikan ini menjadi pertanyaan. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2022, 2023, 2024. Pada tahun 2022, Realisasi Bansos pada bulan Januari adalah Rp 2.47 Triliun. Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp 3.88 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp 12.45 Triliun pada tahun 2024. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi bansos sebesar 220 persen ini secara spesifik di bulan Januari 2024?”tanyanya.
Jika disebabkan kenaikan harga beras, ada yang aneh karena jumlah impor beras lebih tinggi dari pada penurunan produksi beras. Pada tahun 2023, produksi beras turun 0.6 juta ton dibandingkan 2022.
Sementara impor beras, naik 2.63 juta ton dibandingkan dengan 2022. Logikanya, dengan kenaikan impor yang jauh lebih besar dari penurunan produksi, harga akan stabil.
“Jika kita lihat subsidi non energi, jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan turun 17 persen, tapi realisasi anggarannya naik 41 persen. Jumlah orang yang mendapatkan subsidi KUR juga turun 39 persen, tapi subsidi kredit program – yang sebagian besarnya adalah KUR – justru meningkat 60 persen,” terangnya.
Dilanjutkan Ari, perlu diingat penerima bansos adalah masyarakat miskin dan bansos efektif untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana.
Karena itu, setidaknya ada 2 potensi implikasi negatif penggunaan bansos untuk peningkatan perolehan suara.
Pertama yakni upaya pengentasan kemiskinan tidak akan maksimal karena dampak dari bansos terhadap probabilitas kemenangan tergantung dari jumlah orang miskin. Kedua, tidak terciptanya persaingan elektoral yang sehat karena kandidat petahana/yang didukung petahana mendapatkan keuntungan akibat dukungan kebijakan bansos oportunistik.
“Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung oleh petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya yang jauh lebih competent. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia di masa yang akan datang jika hal ini terjadi," pungkas dia.
Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.
Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.
Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang Pilpres.
"Sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dia mengaku beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah.
"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujar Muhadjir.
Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun.
Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.
"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver," ucap Muhadjir.
Muhadjir meyakini Jokowi rutin melakukan kunjungan ke daerah karena alasan pembangunan.
"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," ungkapnya.
Apalagi, kata dia, terlalu mustahil jika 100 titik yang dikunjungi Presiden Jokowi berpengaruh secara nasional.
Sementara, Airlangga mengamini pendapat Muhadjir. Terutama selama Pandemi Covid-19, Jokowi disebutnya turun langsung membagi-bagi bantuan.
Airlangga juga mengaku beberapa kali ikut mendampingi Jokowi ketika menyalurkan bantuan.
"Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti KUR, kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu bapak presiden turun langsung di lapangan," ungkapnya.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS