Melalui konferensi pers progres pengadaan ASN 2024, Jumat (3/5/2024), Anas merinci kebutuhan nasional formasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 20.000 formasi.

Khusus 2024, tahap awal telah disetujui sebanyak:

CPNS: 4.949 formasi, sebagian untuk analis perkara peradilan yang diproyeksikan menjadi calon hakim

PPPK: 9.276 formasi.

Selanjutnya, dilansir dari Kompas TV, Kamis (2/5/2024), berikut kebutuhan formasi di instansi daerah untuk seleksi CPNS dan PPPK 2024:

10. Pemerintah Kabupaten Siak, Riau

CPNS: 25 formasi

PPPK: 969 formasi.

11. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh

CPNS: 94 formasi

PPPK: 371 formasi.

12. Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

CPNS: 100 formasi

PPPK: 1.400 formasi.

13. Pemerintah Kota Jambi, Jambi

CPNS: 723 formasi

PPPK: 3.295 formasi.

14. Pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu

CPNS: 113 formasi.

15. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau

CPNS: 250 formasi

PPPK: 350 formasi.

16. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

CPNS: 1.666 formasi

PPPK: 1.131 formasi.

17. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

CPNS: 205 formasi

PPPK: 8.000 formasi.

18. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Aceh

CPNS: 100 formasi

PPPK: 1.000 formasi.

19. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi

CPNS: 300 formasi

PPPK: 3.306 formasi.

20. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung

CPNS: 40 formasi

PPPK: 1.290 formasi.

21. Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau

CPNS: 1.634 formasi

PPPK: 6.086 formasi.

22. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

CPNS: 65 formasi

PPPK: 1.403 formasi.

23. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

CPNS: 261 formasi

PPPK: 9.195 formasi.

24. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

CPNS: 52 formasi

PPPK: 101 formasi.

25. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

CPNS: 39 formasi

PPPK: 516 formasi.

26. Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

CPNS dan PPPK: 560 formasi.

27. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

CPNS: 318

formasi PPPK: 1.112 formasi.

28. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

CPNS: 35 formasi

PPPK: 465 formasi.

29. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

CPNS: 258 formasi

PPPK: 2865 formasi.

30. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

PPPK: 800 formasi.

31. Pemerintah Kabupetan Gorontalo, Gorontalo

CPNS: 94 formasi

PPPK: 366 formasi.

32. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat CPNS:

30 formasi tenaga kesehatan dan 83 tenaga teknis

PPPK: 310 guru, 51 tenaga kesehatan, dan 23 tenaga teknis.

33. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat CPNS dan PPPK: 838 formasi.

34. Pemerintah Kabupetan Sumedang, Jawa Barat

CPNS: 200 formasi

PPPK: 400 formasi.

35. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CPNS: 265 formasi

PPPK: 4.181 formasi.

36. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah

CPNS: 50 formasi

PPPK: 150 formasi.

37. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur

CPNS: 680 formasi

PPPK: 2.109 formasi.

38. Pemerintah Kabupetan Rembang, Jawa Tengah

CPNS: 8 formasi tenaga kesehatan dan 50 tena teknis

PPPK: 491 guru, 78 tenaga kesehatan, dan 2.384 tenaga teknis.

39. Pemerintah Kabupetan Situbondo, Jawa Timur

CPNS: 25 formasi

PPPK: 321 guru, 50 tenaga kesehatan, dan 75 tenaga teknis.

40. Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)

CPNS: 9 formasi guru, 13 tenaga kesehatan, dan 80 tenaga teknis

PPPK: 96 guru, 87 tenaga kesehatan, 341 formasi khusus tenaga harian kontrak (THK) atau kategori II (K2), dan 59 non-THK.

41. Pemerintah Kabupetan Bima, NTB

CPNS: 100 formasi

PPPK: 2.050 formasi.

42. Pemerintah Kabupetan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT)

CPNS: 500 tenaga kesehatan, 1.000 tenaga teknis

PPPK: 89 guru, 87 tenaga kesehatan, dan 900 tenaga teknis.

43. Pemerintah Kabupetan Manggarai Barat, NTT

CPNS: 312 formasi tenaga kesehatan dan 439 tenaga teknis

PPPK: 1.075 guru, 77 tenaga kesehatan, dan 641 tenaga teknis.

44. Pemerintah Kabupetan Nagekeo, NTT

CPNS: 102 formasi tenaga kesehatan dan 332 tenaga teknis

PPPK: 201 guru, 503 tenaga kesehatan, dan 290 tenaga teknis.

45. Pemerintah Kabupetan Rote Ndao, NTT

CPNS: 948 tenaga kesehatan dan 482 tenaga teknis

PPPK: 240 guru, 64 tenaga kesehatan, dan 725 tenaga teknis.

46. Pemerintah Kabupetan Timor Tengah Utara, NTT

CPNS: 125 formasi

PPPK: 875 formasi.

47. Pemerintah Kabupetan Biak Numfor, Papua

CPNS: 331 formasi

PPPK: 100 formasi.

48. Pemerintah Kabupetan Sorong Selatan, Papua Barat Daya

CPNS: 275 formasi umum dan 546 formasi khusus honorer.

49. Pemprov Papua Selatan

CPNS: 800 formasi untuk orang asli Papua (OAP) dan 200 formasi untuk non-OAP.

50. Pemerintah Kabupetan Mappi, Papua Selatan

CPNS: 150 formasi

PPPK: 2.637 formasi.

 

 

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Daftar Instansi dan Pemda yang Sudah Umumkan Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2024

Baca juga: Pendaftaran CPNS Sekolah Kedinasan 2024 Resmi Dibuka Mulai Hari Ini, Berikut Alur Pendaftarannya

Baca juga: Batasan Umur yang Diperbolehkan Ikut Seleksi CPNS 2024, Simak Cara Buat Akun SSCASN Bagi Pemula