Ada Apa dengan Kaledonia Baru? Didatangi Presiden Prancis hingga Australia Evakuasi Semua Warganya

SERAMBINEWS.COM – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengunjungi Kaledonia Baru pada Kamis (23/5/2024), sebuah wilayah yang terletak di Benua Oseania namun dikendalikan oleh Prancis.

Kedatangan Macron di kawasan itu untuk mencari solusi politik atas kekerasan mematikan yang mengguncang kepulauan Prancis itu.

Kekerasan meletus pada 13 Mei saat parlemen Prancis di Paris membahas amandemen Konstitusi Prancis untuk mengubah daftar pemilih di Kaledonia Baru.

Penduduk asli Kanak telah lama memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Prancis.

Selama beberapa dekade, terjadi ketegangan antara penduduk asli Kanak dan keturunan penjajah serta penduduk lainnya yang menetap di wilayah dengan populasi 270.000 orang ini, yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.

Pada Kamis, Macron melakukan tur helikopter ke daerah-daerah yang hancur akibat kerusuhan yang terjadi pekan lalu.

Macron mendesak para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-Prancis untuk mendorong ketenangan dan membantu memulihkan ketertiban ketika ia bertemu dengan pejabat lokal di ibu kota Noumea.

Macron mengatakan bantuan polisi akan tetap berada di Kaledonia Baru "selama diperlukan" sebagai respons terhadap kerusuhan tersebut.

Sejumlah rumah dan tempat usaha telah dijarah dan dibakar di Noumea, sehingga mendorong pihak berwenang memberlakukan jam malam hingga pagi dan larangan pertemuan publik.

Kekerasan tersebut juga telah menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha, serta bandara di pulau tersebut.

Hal ini menyebabkan ribuan wisatawan tidak dapat meninggalkan pulau tersebut.

Kelompok pengunjuk rasa Kanak telah memasang penghalang jalan masuk dan keluar Noumea, yang menghalangi pengiriman makanan dan obat-obatan kepada warga dan wisatawan yang terjebak di rumah dan resor mereka.

Macron mengatakan kesepakatan politik baru di kepulauan ini akan disetujui oleh para pemimpin lokal dalam beberapa minggu dan bulan mendatang setelah barikade pengunjuk rasa dibongkar, sehingga keadaan darurat dapat dicabut dan perdamaian kembali terjadi.

“Saya telah berjanji bahwa reformasi ini tidak akan dilakukan secara paksa saat ini, dan bahwa kami memberikan waktu beberapa minggu untuk memungkinkan ketenangan, dimulainya kembali dialog, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama,” katanya.