DPKA memperoleh beberapa kali penghargaan dari Perpusnas RI sebagai “Tim Sinergi Provinsi Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” dari Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang setiap tahun diumumkan pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional.”-- EDI YANDRA, | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam konsep perpustakaan modern, pusta ka tidak hanya bertumpu pada koleksi berupa buku dan aneka referensi lainnya. Perpustakaan modern dan futuristik harus pula mengembangkan program trans formasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS).

Program TP BIS merupakan salah satu program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat melalui penguatan literasi.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Perpustakaan Nasion al Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Ber basis Inklusi Sosial dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 86 Tahun 2019 tentang Transfor masi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Aceh serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Pelaksanaan Program Trans formasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Aceh.

Atas dasara itu pula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) bergerak cepat melak sanakan program TPBIS dengan tujuan untuk:
a). meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahter aan masyarakat;
b). meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
c). meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat);
d). membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk TPBIS yang berkelanjutan; dan e). meningkatkan kemam puan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Di DPKA, menurut kepala dinasnya, Dr Edi Yandra MSP, kegiatan pelibatan masyarakat sudah dilaksanakan sejak 2023, segera setelah terbitnya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 yang diundangkan pada 14 Maret 2023.

Akan tetapi, di level daerah yang juga digerakkan oleh DPKA, program TPBIS sudah dimulai sejak akhir tahun 2018.

Hingga saat ini, semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah menjadi mitra program TPBIS. Untukdelapan kabupaten/kota (Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Simelue, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang) yang menjadi mitra tahun 2024 ini ditandai dengan pemberian bantuan koleksi buku dari Perpustakaan Nasional RI untuk perpustakaan desa dan TBM, serta sosialisasi program TPBIS secara daring.

Sedangkan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP) dan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dilaksanakan dalam waktu dekat secara tatap muka.

Tahun ini, kata Edi Yandra, DPKA menyiapkan pojok ekonomi kreatif di lantai 4 Gedung DPKA, kawasan Lamgugob Banda Aceh untuk produk literasi desa hasil dari kegiatan pelibatan mas yarakat yang sudah masuk men jadi mitra TPBIS baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota maupun perpus takaan desa.

Selain itu, lanjut Edi Yandra, DPKA juga membuat beberapa pelatihan inklusi sosial/pelibatan masyarakat, di antaranya pelati han bran produk serta pelatihan fotografi dan edit video. Termasuk pelatihan membuat kue untuk tujuan komersial.

“Intinya, melalui TPBIS ini, per pustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembang kan potensi yang dimilikinya,” kata Edi Yandra. “Program ini menjadi salah satu andalan DPKA ke depan,” imbuh Edi Yandra.

Ia tambahkan bahwa trans formasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpus takaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat peng guna perpustakaan.

Peran lain dari perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial ini adalah sosialisa si, bimbingan teknis SPP dan TIK, pembinaan perpustakaan (desa, sekolah, dan komunitas), serta monitoring. Sejak tahun 2019 hingga 2023 Pemerintah Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) telah mereplikasi 98 perpustakaan desa.

Adapun rang kaian replikasi berupa sosialisasi regulasi bagi para kepala desa, bimbingan teknis SPP dan TIK un tuk pengelola perpustakaan desa, serta monitoring program TPBIS.

Selain itu, melakukan inter vensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi, serta advokasi pro gram dengan multistakeholder, baik institusi pemerintah, swasta, maupun perorangan.

Program TPBIS juga mens yaratkan komitmen dan pening katan prasarana dan sarana, kapasitas, dan kualitas SDM perpustakaan.

Hal ini diharapkan Edi Yandra dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahter aan mereka, sehingga mampu meminimalisasi ketergantungan pada pihak-pihak di luar dirinya.

Pendeknya, kata Edi Yandra, perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan poten sinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, dan menawarkan kesempatan berusaha, serta memperjuangkan kemajuan budaya dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, tujuan khusus nya adalah meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mening katkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutu han masyarakat.

Kemudian, mem bangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.

Edi Yandra juga menambah kan bahwa DPKA memperoleh beberapa kali penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI sebagai “Tim Sinergi Provinsi Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Ber basis Inklusi Sosial” dari Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang setiap tahun diumumkan pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional.

Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Aceh melalui DPKA dalam pelak sanaan Program TPBIS yang berkesinambungan.

Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini, DPKA mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat seop timal mungkin.

Untuk aksinya, disediakan ruang untuk berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan kerja.

“Sedangkan untuk indikatorn ya adalah peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, pen ingkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga,” demikian Edi Yandra. (*)