Buya Yahya juga memberikan contoh, bahwa seorang Menteri Pariwisata harus memiliki ide cemerlang dalam menciptakan suatu wisata yang halal dan terhormat.

Begitu pula dengan pejabat lainnya, seperti Gubernur, Bupati, dan lain-lain, mereka harus mencari masukan dari para ahli agama untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ibadah dan halal-haram.

Dalam kesimpulannya, Buya Yahya mengajak semua pejabat dan individu untuk berperan aktif dalam membangun kepemimpinan yang berbasis pada halal dan beradab.

Partisipasi dalam acara kebersamaan boleh dilakukan dengan sukarela, namun tidak boleh dipaksakan.

"Keputusan-keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan agama, harus didasarkan pada nasihat dari para ulama yang ahli dalam halal dan haram," pungkas Buya Yahya. (Serambinews.com/Firdha Ustin)