KIP harus kembali fokus pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghindari pemutaran aturan yang dapat mempersempit kebebasan demokrasi.

Partai politik (parpol) juga perlu mempersiapkan diri menghadapi potensi reaksi dari rakyat Aceh. Jika parpol hanya mengusung dua kandidat gubernur, padahal rakyat Aceh sangat menginginkan lebih banyak pilihan, maka akan ada risiko pemboikotan dan ketidakpuasan yang lebih luas. 

Pilgub memiliki dampak yang signifikan karena fokus dan perhatian rakyat sangat besar dibandingkan dengan pemilihan bupati atau walikota.

Oleh karena itu, KIP harus membuka kembali jalur independen untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilgub. 

Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Aceh tidak hanya berupa formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Demokrasi yang sehat memerlukan berbagai pilihan, bukan pembatasan yang hanya akan memperburuk ketegangan dan ketidakpuasan di masyarakat.

*) PENULIS mantan aktivis.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.