"Ini adalah bentuk kegagalan total. Tidak hanya pada tingkat pelaksana proyek, tapi juga pada level kebijakan. Kementerian PUPR harus bertindak cepat agar kerugian ini tidak semakin membesar,” tambah Dr. Bukhari.

Bendungan Krueng Pase memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas pertanian di Aceh Utara. Sejak proyek rehabilitasi ini dimulai, diharapkan mampu mengoptimalkan irigasi yang selama ini terganggu.

Namun, keterlambatan proyek ini justru semakin memperparah kondisi yang ada.

Selain meminta evaluasi Dirjen SDA, Dr Bukhari juga mendesak adanya pengawasan lebih ketat dan sanksi pada pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut karena seharusnya sudah bisa memperlihatkan hasil yang nyata.

Jika terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, ini hanya akan menjadi proyek mangkrak yang merugikan rakyat," pungkasnya.(*)