Baca tanpa iklan
Laporan Jafaruddin I Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I diminta fokus menuntaskan proyek rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase yang sudah ditunggu ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2021.
Karena petani dari sembilan kecamatan tersebut sudah empat tahun tidak bisa turun ke sawah sehingga kehilangan mata pencaharian yang berkepanjangan.
Permintaan itu disampaikan seorang Advokat dan Mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN) Dr Bukhari, MH CM, terkait penjelasan BWS Sumatera-I yang dinilai tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek rehab Bendung DI Krueng Pase dengan cepat.
“Alasan yang diberikan BWS Sumatera I tidak tepat dan kurang popular,” ujar Dr Bukhari dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Selasa (10/9/2024).
Perusahaan kontraktor ketika melakukan penawaran proyek pastinya sudah meninjau kondisi lapangan, termasuk struktur tanah, kolam olakan, dan menyusun jadwal waktu kerja (Time Schedule).
Kecuali ada bencana alam yang terjadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluhkan kondisi tanah sekarang hingga lambatnya selesai.
Ia menambahkan bahwa seharusnya pihak kontraktor sudah memperhitungkan semua kondisi di lapangan saat awal proyek.
"Apa yang disampaikan oleh BWS hanya alasan yang tidak masuk akal dan terkesan akal-akalan saja," tambahnya.
Sikap Dr Bukhari ini didukung oleh banyak pihak termasuk Musliadi penyuluh yang merasa proyek ini sangat penting bagi ribuan petani di 9 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
Mereka berharap agar proyek rehabilitasi Bendung Krueng Pase dapat segera diselesaikan tanpa lagi ada alasan yang menghambat.
Reaksi keras dari Dr Bukhari ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat bahwa proyek yang penting untuk keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut justru terhambat oleh ketidakefisienan dan alasan yang dianggap mengada-ada dari pihak-pihak terkait.
Petani setempat juga mengharapkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi kinerja kontraktor agar proyek ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sebelumnya BWS Sumatera I melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BWS Sumatera I, Syafrepi Hasibuan ST, menyebutkan bahwa lambatnya penyelesaian proyek disebabkan oleh kondisi tanah yang berpasir dan sebaran mata air yang banyak.
Sehingga mengganggu penggalian pondasi yang harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.