Laporan Sari Mulyasno | Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - 

Bawaslu Aceh bersama Panwaslih Simeulue memperkuat langkah pengawasan strategis dengan media massa melalui Diskusi Media yang bertajuk “Evaluasi Pengawasan Tahapan Pilkada dalam Perspektif Media” yang digelar di Sinabang, Kamis (17/10/2024).

Acara ini menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Simeulue, Firnalis sebagai narasumber. 

Dalam kesempatan itu, Firnalis menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal proses demokrasi.

Terutama dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran selama tahapan Pilkada di wilayah kepulauan itu.

Ia mendorong para wartawan untuk tidak hanya memberitakan jalannya Pilkada, tetapi juga aktif mengungkap potensi kecurangan seperti politik uang yang kerap menjadi perhatian publik.

“Media punya kekuatan untuk menyuarakan situasi politik dengan karya jurnalistik yang objektif,” kata Firnalis. 

“Jika ada pelanggaran, seperti politik uang, wartawan harus siap mengungkapnya,” tutur dia. 

“Namun, kita tetap harus berpegang pada kode etik pers dan memastikan fakta didukung minimal dua bukti yang sah,” ujar Firnalis.

Diskusi ini dihadiri oleh berbagai awak media dari organisasi PWI, AJI, IWO, dan lainnya, serta pihak Panwaslih Aceh dan Simeulue.

Yaitu Kabag Humas Panwaslih Aceh, Yudi Ferdiansyah, bersama anggota Panwaslih Aceh, Maitanur, dan Ketua Pawaslih Simeulue, Mitro Heriansyah, serta Ahyar.

"Sinergi antara media dan pengawas pemilu akan mempermudah deteksi dini terhadap pelanggaran pemilu, yang pada akhirnya menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Maitanur.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa media memiliki peran kunci dalam membangun kesadaran publik dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan bersih dan transparan. 

Dengan informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat Simeulue diharapkan dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan, menghindari golput, dan memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun ke depan.

Hal ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan Pilkada yang adil dan demokratis, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk media yang berperan sebagai mata publik.(*)