Info BKKBN Aceh

Kemendukbangga dan Kemensos Sepakat Bersinergi Program dan Mewujudkan Satu Data

Editor: IKL
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kemendukbangga/BKKBN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sepakat bersinergi dalam mewujudkan Satu Data dan menyinergikan program-program yang telah di susun.

SERAMBINEWS.COM,JAKARTA - Kemendukbangga/BKKBN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sepakat bersinergi dalam mewujudkan Satu Data dan menyinergikan program-program yang telah di susun. 

Kesepakatan tersebut diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua data yang ada di setiap kementerian dan lembaga dapat terintegrasi. 

“Memang, kita berdua sama-sama sebagai wali data. Kalau kami adalah wali data untuk bidang kesejahteraan sosial, sementara beliau adalah wali data untuk program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kira-kira begitulah, sama-sama punya data," ujar Mensos Saifullah.

Kemendukbangga/BKKBN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sepakat bersinergi dalam mewujudkan Satu Data dan menyinergikan program-program yang telah di susun. (Ist)

Menurut Mensos,  Presiden telah memberikan arahan, bahwa semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya di Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN,   bisa diintegrasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan arahan dari Bappenas. 

"Setelah dicek satu per satu (oleh Bappenas), diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua,” jelas Mensos Saifullah  saat menerima kunjungan Mendukbangga, Wihaji, Selasa malam (5/11/2024), di ruang kerjanya, Jakarta.

Baca juga: BKKBN ACEH Wisuda Sekolah Lansia di Dataran Tinggi Gayo 

Presiden juga memerintahkan untuk menghilangkan ego di masing-masing kementerian.

“Presiden memerintahkan kepada kita, pembantu Presiden, untuk menghilangkan ego sektoral.  Harus saling kerjasama dan saling support. Terutama di kementerian saya yang tidak bisa sendirian. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN perlu untuk disupport dan saling mensupport dengan sembilan kementerian dan lembaga," urai Mensos. 

● Kolaborasi Dua Kementerian

Ada beberapa program kegiatan  yang mesti dikolaborasikan antar kedua kementerian ini. "Hari ini terima kasih Gus Menteri  bersedia dan welcome secara terbuka untuk kolaborasi secara teknis antar dirjen dan deputi. Sehingga nanti di bawah kerjanya cepat, efektif, efisien, dan langsung action,” harap Wihaji.

Poin penting dalam pertemuan itu adalah saling kerjasama, kolaborasi, dengan semangat membantu warga negara Indonesia. Untuk itu, kedua kementerian ini sepakat bersinergi dan berbagi dalam pelaksanaan program karena  memiliki program yang beririsan.

Kemendukbangga/BKKBN memiliki data 73 juta keluarga 'by name by address' dengan informasi lengkap terkait karakteristik kependudukan, KB, pembangunan keluarga, kepemilikan asset dan rumah layak/tidak layak huni. Data tersebut  sudah diperingkat menurut status kesejahteraan (desil 1-desil 10) dan sudah dipadankan NIK nya dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. 

Mendukbangga Wihaji, mengatakan data yang dapat disinergikan dengan Kemensos adalah data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan data kesejahteraan sosial. Sehingga  KRS dapat juga sebagai penerima bantuan sosial. 

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga/BKKBN mendapat tugas sebagai tim pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai d Perpres Nomor 72/2021. Kemendukbangga juga dapat menyediakan informasi karakteristik keluarga untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) Kemensos.

“Contohnya, KRS dapat menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Kami perlu kolaborasi sehingga lebih efektif dan efisien. Karena tugas kami mencegah dan menggerakan.  Yang bisa memberikan 'treatment' adalah Kemensos,” tambah Wihaji. 

Dari data Pendataan Keluarga 2023,  terdapat sebanyak 8,6 juta  KRS, di mana 3,5 juta (40,8 persen) adalah keluarga dengan status kesejahteraan rendah/miskin dan rentan (desil 1-3).

Baca juga: BKKBN Aceh Dampingi Calon Pengantin Cegah Stunting

Halaman
12

Berita Terkini