Mereka tenaga honorer R2 (eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)) dan R3 (non-ASN yang telah terdaftar dan dinyatakan lulus), menuntut agar status kerja mereka yang selama ini paruh waktu, diubah menjadi pegawai penuh waktu.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Ribuan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Aceh Utara pada Senin (13/1/2205), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon.  

Mereka tenaga honorer R2 (eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)) dan R3 (non-ASN yang telah terdaftar dan dinyatakan lulus), menuntut agar status kerja mereka yang selama ini paruh waktu, diubah menjadi pegawai penuh waktu.

Selain itu, mereka menuntut perhatian lebih terhadap pengabdian mereka yang telah berlangsung puluhan tahun.

Peserta aksi yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan (nakes), serta personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tenaga teknis Aceh Utara mulai berkumpul di depan Kantor Bupati Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB.

Tak lama kemudian, mereka langsung menggelar aksi demo.

Dalam orasinya perwakilan honorer secara bergantian menuntut pemerintah yang menganggap mereka tidak layak untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu ,meskipun mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Tenaga honorer membentangkan sejumlah spanduk, dan poster yang berisi pesan protes, “R2, R3, banyak hampir pensiun tapi belum diangkat jadi ASN,” kemudian “Kami guru ASN R3, teknis, nakes, pengabdian dan integritas belum cukup di depan laptop 2 jam”.

Spanduk tersebut menggambarkan frustrasi mereka atas hasil seleksi PPPK yang gagal, meskipun sudah mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan.

Mewakili rekan-rekannya, Juru Bicara Aksi Tenaga Honorer, Yoan Puja Kesuma, mengungkapkan bahwa mereka yang telah mengabdi selama 18 hingga 20 tahun merasa diabaikan.

Baca juga: Ribuan Honorer Aceh Utara Demo di Depan Kantor Bupati, Tuntut Diangkat jadi Pegawai

“Kami mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan menjadi garda terdepan di masa pandemi Covid-19 dan bekerja keras dalam penanggulangan bencana.

Namun kami tidak mendapat penghargaan yang layak, apalagi menjadi pegawai penuh waktu,” ujarnya.

Yoan menambahkan, banyak di antara mereka yang telah mengikuti ujian PPPK.

Namun, tidak lolos dan merasa proses seleksi tersebut tidak memberikan keadilan.