Lebih lanjut Ayahwa meminta agar dibentuk Tim untuk melakukan inventarisasi dan revitalisasi aset-aset daerah, baik yang ada di Kabupaten maupun di Kecamatan dan gampong.

Semua aset yang selama ini terkesan telantar atau tidak dimanfaatkan, maka ke depan harus dioptimalkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan daerah, baik secara ekonomi, sosial, keagamaan, maupun untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Sementara untuk bidang kesehatan, Ayahwa meletakkan skala prioritas terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas. Juga diminta untuk membentuk Poskestren di dayah-dayah.

Kepada Dinas Pendidikan, Ayahwa berpesan agar mengontrol kualitas pendidikan di semua tingkatan sekolah. Apalagi dua bulan lagi akan berlangsung ujian akhir.

“Jajaki kurikulumnya, dan terapkan muatan lokal dalam kurikulum sekolah di Aceh Utara. Di antaranya pendidikan agama dan pendidikan adat. Kita sudah punya qanun tentang muatan lokal," katanya.

Baca juga: Sarjani-Alzaizi Dilantik, Anggota DPRK Pidie Dukung Program Satu Hari Satu Ayat Suci Al-Quran

Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Ayahwa meminta untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini kerap dikeluhkan oleh petani. Agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

“Dan kawal harga gabah kering petani harus berharga Rp 6.500/Kg, sesuai perintah Bapak Presiden.”

Ayahwa juga menaruh perhatian terhadap retribusi daerah dari pos galian C. 

“Tertibkan semua objek galian C dan optimalkan perolehan PAD dari sektor galian C, maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ada,” tegas Ayahwa.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ayahwa meminta agar dilakukan inventarisasi semua jalan yang rusak.

Jalan tersebut harus segera direhab dengan memanfaatkan semua alat berat milik Pemkab Aceh Utara secara optimal.

Baca juga: Cerita Dian Sastro Jalani Umrah: Pengalamannya Senang Banget

Selanjutnya untuk Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), diminta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga Baitul Mal, untuk melakukan investigasi ke lapangan guna mendata rumah masyarakat miskin secara benar.

Jika data yang valid sudah ada, maka data tersebut segera dikunci, sehingga kita bisa membangun rumah sesuai anggaran yang ada dengan skema yang baik, prioritas dan tepat sasaran.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ayahwa meminta menggiatkan pembuatan KTP keliling, yang akan menjadi salah satu prioritas kerja 100 hari.

Ke depan, kata Ayahwa, pembuatan KTP dan dokumen kependudukan harus bisa dilakukan di setiap kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan.