Info Subulussalam

Ini Deretan Lembaga dan Kementerian yang Didatangi HRB untuk Mengenjot Pembangunan Kota Subulussalam

Penulis: Khalidin
Editor: Mursal Ismail
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

HRB DAN MENKOP - Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin alias HRB saat bertemu Menteri Koperasi atau Menkop, Budi Arie Rabu (23/4/2025) di Ruang Kerja Menteri Koperasi, Jakarta.

HRB dalam keterangan persnya, menyebutkan setidaknya ada enam kementerian hingga lembaga yang disambanginya saat di Jakarta.

Laporan Khalidin Umar Barat I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB terus berjuang mendatangkan 'kue-kue' pembangunan dari pusat dengan mengunjungi kementerian dan lembaga lainnya di Jakarta.

HRB dalam keterangan persnya, kepada Serambinews.com Rabu (23/4/2025), menyebutkan setidaknya ada enam kementerian hingga lembaga yang disambanginya saat di Jakarta.

Aksi 'gerilya' sang Wali Kota Subulussalam tersebut masih berlanjut hingga ke Malang, Jawa Timur.

Di Jakarta, HRB menemui Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie dan Wamen HAM Mugianto, Wamen Komdigi Nezar Patria.

Kemudian Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Dr I Hendrasmo MA, Kepala  Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH serta di Kementerian Pekerjaan Umum.

Bersama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto  Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin atau HRB kembali melakukan gebrakan dengan menggagas Subulussalam sebagai Human Right City atau Kota Ramah HAM.

Baca juga: Tingkatkan Akses Internet di Kota Subulussalam, HRB Temui Wamen Komdigi Nezar Patria, Hadiahi Buku

Gagasan itu setelah adanya komitmen HRB bersama Wakil Menteri HAM RI Mugianto dalam pertemuan yang berlangsung, Rabu (23/4/2025) di Jakarta.

Human Right City adalah kota yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

HRB menjelaskan program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM.

Hal ini katanya juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini ada asas saling menghargai, toleransi, dan menghormati hak-hak asasi orang lain. 

"Jika ini terwujud maka akan tercipta kondisi kehidupan yang damai dan harmoni di mana setiap warga merasa aman dan nyaman," terang HRB.

Baca juga: HRB Temui Kepala BKN RI, Bahas Mutasi dan Mekanisme Rekrutmen PPPK Kota Subulussalam

Menurut HRB, kenyamana dan harmoni bermasyarakat inilah yang akan diperjuangkan selaku Walikota Subulussalam.

Halaman
1234

Berita Terkini