Kini, pihaknya sedang mengupayakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).

Menurutnya, pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB terhadap kegiatan ponpes sangat kurang.

"Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Kanwil Kemenag NTB gagal untuk mengelola Ponpes di NTB, sehingga desakan dari kami (Aliansi) untuk mengganti Kakanwil Kemenag NTB," tuturnya.

Kasus pelecehan santriwati mendapat sorotan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang menemui para korban.

Lalu Muhammad Iqbal menangis saat mendengar cerita korban yang masih di bawah umur.

"Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu," sambungnya.

Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

"Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes," lanjutnya.

Berani Lapor Usai Nonton Film Walid

eorang oknum pimpinan yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial AF dilaporkan ke polisi atas kasus kekerasan seksual terhadap para santriwatinya.

Kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum pimpinan ponpes di Lombok Barat ini terungkap setelah sejumlah santriwati berani speak up tentang aksi bejat AF.

Para santriwati yang mengaku menjadi korban berani mengungkap kasus ini setelah menonton serial drama Malaysia berjudul "Bidah" dengan tokoh fiktif bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman alias Walid. 

 
"Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara)," kata Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, Senin (21/4/2025), dilansir TribunLombok.com.

Karakter tokoh Walid dalam drama tersebut digambarkan sebagai sosok pemimpin kelompok sekte sesat dengan mengaku sebagai Imam Mahdi, pemimpin umat muslim jelang kiamat.