Karena itu, Tgk Muharuddin meminta Kementerian Pertahanan RI mengkaji ulang wacara pembangunan empat batalyon di Aceh. "Kami berharap pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk dapat duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA dan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe untuk membahas persoalan ini dan mencari skema atau alternatif lain untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah ujung paling barat ini," imbuhnya.(mas)