Kegiatan ini berlangsung di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah atau Unmuha Aceh, Banda Aceh, Sabtu (10/5/2025).

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengatasi Pertambangan Ilegal di Aceh: Strategi, Tantangan, dan Kolaborasi Multipihak”. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah atau Unmuha Aceh, Banda Aceh, Sabtu (10/5/2025).

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya, Dr Ir Mahyuddin, SP MP IPU Kepala BPHL Wilayah I Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan RI. 

Kemudian Hasballah, Anggota Komisi III DPRA, Ir Febi Mutia, ST MSc Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Khairil Basyar, ST MT, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara perwakilan Dinas ESDM Aceh.

Ketua Umum DPD IMM Aceh, Muhammad Dwi Cahyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap maraknya praktik pertambangan ilegal di Aceh yang berdampak negatif terhadap lingkungan serta menjadi hambatan masuknya investasi.

“FGD ini dirancang agar mahasiswa dapat mendalami isu tambang ilegal melalui pemaparan langsung dari para ahli.

Kami percaya, jika bukan mahasiswa yang bersuara tentang dampak negatif pertambangan ilegal, lalu siapa lagi,” ujarnya.

Baca juga: Bocor Jantung, Bayi Usia 3 Bulan Asal Abdya Butuh Bantuan untuk Bolak-balik Berobat ke Banda Aceh

Para narasumber dalam diskusi ini tidak hanya memaparkan tantangan yang dihadapi, tetapi juga menawarkan berbagai solusi konkret.

Di antaranya adalah usulan untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah berhasil mengelola pertambangan secara berkelanjutan dan legal di Indonesia, guna mengadopsi praktik terbaik yang relevan bagi Aceh.

Selain itu, turut dibahas pentingnya pembentukan Qanun Pertambangan Aceh sebagai payung hukum lokal dalam pengelolaan sektor pertambangan yang adil dan berkelanjutan, mengingat kekhususan Aceh dalam kerangka otonomi daerah.

Solusi lain yang mengemuka meliputi, Penguatan koordinasi antarinstansi dan lembaga penegak hukum, pelibatan masyarakat dalam pengawasan tambang ilegal, peningkatan edukasi dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha pertambangan lokal, penataan kembali wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan prinsip legalitas dan keberlanjutan.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unmuha, Dr. Mirza Murni, SE MM, mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, forum tersebut penting diikuti untuk memperluas wawasan terkait tantangan pertambangan ke depan. 

Baca juga: Trump akan Buat Pengumuman Sangat Penting, Akankah Mengakui Palestina?