Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Penghargaan ini diterima Pemko Langsa pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Selasa (27/5/2025).

Penghargaan Opini WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama, SE, MM.Ak kepada Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, SE.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, SAB, Pj Sekda, Suriyatno, AP, MSP, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemko setempat.

Raihan Opini WTP yang ke-12 kalinya secara beruntun ini sebagai wujud kerja nyata serta konsistensi Pemko Langsa dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra pada kesempatan itu, mengucapkan puji serta syukur atas capaian Opini WTP ke-12 secara beruntun.

Wali Kota menyatakan, raihan tersebut menjadi langkah awal yang sangat baik.

Terkait itu, pihaknya juga akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Kami menyadari masih banyak hal sebagai catatan penting yang harus segera diperbaiki dan melaksanakan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah ke depannya lebih baik lagi,” ujar Jeffry.

Wali Kota termuda di Aceh saat ini tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas arahan dan masukan kepada Pemko Langsa.

Jeffry akan terus mendorong aparatur Pemko Langsa untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam penggunaan keuangan negara dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas pemeriksaan dan evaluasi terhadap LKPD Kota Langsa secara profesional, transparan, objektif dan independen.

Melvita yang juga adik kandung Wali Kota Langsa ini menyebutkan, bahwa hasil pemeriksaan BPK RI tersebut merupakan instrument penting.

Sekaligus menjadi refleksi nyata dari hasil kerja bersama pada tahun 2024, dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sambung Melvita, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, DPRK Langsa selanjutnya akan lebih mencermati dan melakukan pengawasan.

Serta mendorong Pemko Langsa untuk segera menyusun action plan sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan tata pengelolaan keuangan daerah melalui ragam inovasi dan pembaruan sistem yang memenuhi berapa aspek.

"Baik aspek kepatuhan terhadap aturan, efisiensi, dan efektivitas untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Ketua DPRK Langsa.(*)