SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan penolakan tegas terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, selama negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.

Menurut Abbas, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meski disertai pengakuan atas Palestina, tetap tidak sejalan dengan prinsip dasar bangsa Indonesia.

“Karena Israel adalah negara penjajah. Sementara negara kita, Indonesia, adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan. Penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Abbas dalam pernyataannya yang diterima Kamis (29/5/2025).

Ia menegaskan bahwa sikap anti-penjajahan sudah menjadi prinsip fundamental yang tercantum dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lebih jauh, Abbas menilai bahwa pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina oleh Israel belum cukup sebagai syarat normalisasi hubungan.

Ia menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

"Israel harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," tandasnya.

Wacana Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emannuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

"Karena itu indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron banyak topik yang dibahas salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis kata Prabowo ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," katanya.

Menurut Prabowo dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur gaza, Palestina. Selain itu Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," kata Presiden.