Baca tanpa iklan
Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan masyarakat Gampong Rukon Damee, Kecamatan Babahrot, dan PT. Lauser Karya Tambang (LKT) yang berlangsung di gedung dewan setempat, Kamis (12/6/2025).
RDP itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRK lainnya.
Pada kesempatan itu, warga Rukon Damee yang hadir membahas 10 tuntutan masyarakat bersama mahasiswa saat melakukan aksi demontrasi pada Senin (5/5/2025) lalu.
Menurut keterangan masyarakat, 10 tuntutan yang diajukan pada saat demontrasi sampai saat ini belum direalisasi oleh pihak perusahaan.
Bahkan, sebelum RDP ini gelar, masyarakat Rukon Damee sudah pernah melakukan audensi dengan DPRK Abdya, meminta dilakukan RDP antara masyarakat dengan PT LKT dengan tujuan agar permasalahan kedua belah pihak mendapatkan titik temu.
Keuchik Gampong Rukon Damee Mustafik mengatakan, dari hasil RDP yang dilaksanakan DPRK Abdya, pihak perusahaan telah sepakat memenuhi 10 tuntutan masyarakat.
"Alhamdulillah semua tuntutan yang kita ajukan sudah di setujui oleh perusahaan, walaupun masih ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan," kata Mustafik.
Ia menyebutkan, pada tanggal 24 Juni 2025 mendatang, DPRK Abdya bersama dinas terkait akan turun ke lapangan guna meninjau lokasi-lokasi yang rusak akibat aktivitas tambang bijih besi tersebut.
"Kita berharap, kedepannya pihak perusahaan benar-benar merealisasikan semua tuntutan masyarakat, karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam RDP tadi," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT LKT, Zul Helmi, mengatakan kedepan pihaknya akan berusaha terbuka tentang semua operasional di PT LKT.
"Mengenai jalan yang rusak akibat aktivitas tambang akan segera perbaiki," katanya.
Menyangkut denga tenaga kerja dilapangan, kata Zul Helmi, perusahaan memang memprioritaskan masyarakat setempat. Bahkan, tenaga kerja lokal di perusahaan tersebut sudah mencapai 50 persen.
"Kalau mengenai kebisingan suara mesin perusahaan, nanti kita akan menurunkan teknisi mesin yang terakreditasi untuk melakukan pengecekan, sehingga tidak menganggu kenyamanan warga," sebutnya.
Terkait permasalahan pencemaran sungai akibat aktivitas tambang, pihaknya akan meninjau kembali bagaimana teknisnya, sehingga kedepan aktivitas tambang tidak lagi mencemari sungai.
"Artinya, kedepan kita akan terus berupaya agar semua permasalahan di perusahaan diperbaiki secara perlahan-lahan. Kita juga berupaya semaksimal mungkin agar aktivitas tambang tidak lagi permasalahan dengan masyarakat," pungkasnya. (*)