Baca juga: VIDEO - Konflik Internal Israel Memanas, Militer Ingin Akhiri Perang Gaza

Selain itu GFH juga dinilai tertutup dan tidak melibatkan badan kemanusiaan internasional secara utuh.

Laporan keuangan, sistem audit, dan mekanisme akuntabilitas tidak dipublikasikan secara terbuka.

Sebagai negara donor utama, AS melihat bahwa keberlanjutan bantuan membutuhkan sistem yang terbuka dan profesional, bukan dikelola secara eksklusif oleh satu pihak dalam konflik.

Alasan tersebut yang membuat Trump murka, hingga yayasan yang didirikan pada Februari 2025 terpaksa diambil alih kembali oleh AS.

Presiden Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar apapun terkait rencana ini.

Namun seorang pejabat Israel menyatakan bahwa Tel Aviv tidak keberatan dengan perluasan peran AS, dan menyebut bahwa kondisi saat ini “memang memerlukan pendekatan baru.”

Dalam skema baru yang sedang dirancang, negara-negara Teluk seperti Qatar disebut akan menyumbang dana besar untuk mendukung logistik dan pendistribusian.

Sementara itu, Mesir dan Yordania kemungkinan besar akan ikut serta dalam mendukung operasi kemanusiaan tersebut.

Meski dilakukan dengan risiko politik tinggi, keputusan ini didasari pada urgensi menyelamatkan jutaan nyawa dan memulihkan kemanusiaan di wilayah yang terkepung dan menderita.

Baca juga: Dua Warga Binaan Lapas Kualasimpang Juga Dapat Amnesti Presiden Prabowo

Baca juga: Ditunjuk Jadi Kapolda Aceh, Brigjen Marzuki Ali Basyah: Doakan Kami Amanah