SERAMBINEWS.COM – Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan siap mengambil alih langsung operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Langkah ini diungkap oleh pejabat AS, menyusul penilaian bahwa Israel gagal menangani distribusi bantuan secara memadai.

“Trump tidak senang harus mengambil alih kepemimpinan, tetapi tampaknya tidak ada cara lain,” ujar seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Anadolu.

 
Sebelum rencana pengambilalihan operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza disahkan, Trump dan Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, sempat melangsungkan rapat tertutup di Gedung Putih pada Selasa (6/8/2025).

Diskusi itu berlangsung tepat setelah Witkoff melakukan kunjungan langsung ke Gaza pekan lalu.

Witkoff menghabiskan lebih dari lima jam untuk mengevaluasi sistem distribusi bantuan yang selama ini dikelola oleh Israel melalui yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF).

Baca juga: UNICEF: Israel Bunuh 28 Anak per Hari di Gaza melalui Pengeboman dan Kelaparan, 18.000 Anak Syahid

Israel Tak Becus Jalankan Tugas

GFH sendiri merupakan Yayasan yang bertugas mengelola dan mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza di tengah konflik yang berkepanjangan.

Yayasan yang didirikan pada Februari 2025 dengan dukungan AS itu justru menuai kritik tajam karena dianggap tidak efektif dan bahkan berujung pada tragedi.

Ini karena Israel yang bertugas sebagai pengawasan dan pihak pengendali operasional yayasan gagal menjalankan perannya secara efektif dan aman.

Bahkan sejak GFH mulai beroperasi, setidaknya 1.300 warga Gaza tewas saat mencoba mengakses bantuan, akibat desak-desakan, kekacauan distribusi, hingga tembakan dari pasukan pengaman.

Hal ini menunjukkan sistem distribusi di bawah kendali Israel gagal menjamin keselamatan warga.

Parahnya, Gaza kini berada di ambang kelaparan massal.

Data dari lembaga kemanusiaan dan laporan Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa lebih dari 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan sejak Oktober 2023.

Kondisi tersebut terjadi karena kegagalan Israel dalam menyalurkan bantuan, dimana militer Zionis hanya mengizinkan 85 truk yang masuk setiap hari, angka yang jauh dari cukup dari kebutuhan bantuan mencapai 600 truk per hari.