Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhubung kuat dengan isu “UUPA” dan “pembangunan”, mencerminkan tanggung jawab administratif dan ekonomi dalam menjaga perdamaian.

Baca juga: Profil Rachmat Fitri, Mantan Kadisdik Aceh Korupsi Poyek Wastafel Rp43 Miliar, Putra Asli Aceh Barat

Baca juga: Perantau Aceh di Malaysia Kumpulkan Donasi untuk Keluarga Syahrul yang Tewas Dikeroyok di Malaysia

Peran AMM sangat menonjol pada fase awal, terutama dalam isu pemantauan dan perlindungan HAM. CMI muncul sebagai fasilitator kunci dalam perundingan dan pemantauan internasional. 

Sementara itu, “HAM” menjadi simpul penghubung yang sering mengaitkan isu agraria dan reintegrasi, menandakan bahwa persoalan hak warga tetap menjadi tantangan lintas sektor. 

“Partai lokal” berjejaring erat dengan isu politik dan pembangunan, mengindikasikan pengaruh mantan kombatan dalam arena politik formal Aceh.

Struktur jaringan ini menggarisbawahi bahwa perdamaian Aceh adalah ekosistem kompleks yang melibatkan hubungan timbal balik antara aktor politik, lembaga internasional, isu hukum, dan masalah sosial-ekonomi. 

Setiap elemen dalam jaringan ini mempengaruhi keberlanjutan damai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makna dan Pelajaran dari Analisis

Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, narasi perdamaian Aceh dalam dua dekade terakhir didominasi oleh sentimen positif dan netral. 

Meski ada fluktuasi, terutama pada isu-isu sensitif seperti agraria dan HAM, persepsi umum terhadap keberhasilan perdamaian tetap bertahan. 

Peningkatan sentimen negatif di akhir periode bukanlah indikasi kegagalan, melainkan sinyal adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperkuat fondasi damai.

Peran pihak ketiga terbukti krusial pada fase awal, tetapi keberlanjutan perdamaian bergantung pada kapasitas aktor lokal untuk mempertahankan konsensus. 

Isu-isu pasca-konflik yang masih terbuka harus diatasi dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. 

Baca juga: Profil Prajogo Pangestu, Konglomerat Indonesia Orang Terkaya di Asia Tenggara, Harta Rp 549 Triliun

Baca juga: Rekening Bank Ustaz Dasad Latif untuk Bangun Masjid Sempat Diblokir PPATK, Kini Sudah Aktif Lagi

Pengalaman Aceh memberikan pelajaran berharga bahwa perdamaian tidak cukup diukur dari ketiadaan kekerasan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan tatanan sosial-politik yang inklusif dan adil.

Dua Dekade dan Jalan Panjang yang Masih Terbentang

Dua puluh tahun setelah MoU Helsinki, Aceh tetap menjadi contoh keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur perundingan yang melibatkan pihak internasional dan aktor lokal. 

Analisis sentimen menunjukkan bahwa euforia awal perdamaian telah berevolusi menjadi narasi yang lebih seimbang, dengan dominasi sentimen positif yang diimbangi dengan kewaspadaan terhadap tantangan baru. 

Peta jaringan aktor–isu memperlihatkan bahwa keberlanjutan perdamaian bergantung pada sinergi antara kepemimpinan politik, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi.