"Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa," jelas Sudewo.

Kekecewaan Warga Pati  

Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menyatakan aksi 13 Agustus muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan kontroversi selama kurang lebih 5 bulan sejak menjabat, termasuk kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen yang akhirnya dibatalkan.

"Kita melihat bahwa Pak Bupati ini kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya," kata Nimerodi dalam program Kompas Petang KompasTV, Sabtu (9/8/2025). 

Dia lantas memaparkan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap kontroversial, salah satunya menaikkan PBB P2 yang pada akhirnya dibatalkan karena protes warga. 

"Sekarang ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan, (tetapi justru) dilakukan pembangunan, misalnya pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar Rp15 miliar," paparnya. 

Selain itu, ia menyebut ada pembangunan alun-alun dan videotron yang sama tidak mendesaknya. Ia kemudian menyinggung pernyataan Bupati Sudewo yang mengatakan APBD Pati sedikit. 

"Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat?" komentarnya. 

Nimerodi juga menyinggung mengenai ratusan tenaga honorer rumah sakit yang diberhentikan tanpa pesangon meski sudah 6-7 tahun bekerja sebagai salah satu kebijakan kontroversial lainnya. 

Tanggapan Bupati terhadap Rencana Aksi 

Bupati Sudewo sempat meninjau situasi warga di posko penggalangan donasi di sekitar alun-alun Pati. Ia menyatakan sudah mengakomodasi sejumlah permintaan warga. 

"PBB P2 itu diturunkan. Kan saya akomodir, tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai, yang mau dituntut apalagi?" ucap Bupati Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025) malam.

Ia lantas mengatakan dirinya mengajak warga untuk menahan diri dan menciptakan suasana kondusif. 

"Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. berarti ada yang nunggangi gitu loh," tambahnya. 

Kepolisian Siapkan Ribuan Personel 

Merespons rencana aksi hari ini, pihak kepolisian menyiapkan ribuan personel. Dilansir Antara, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati menyiapkan skema pengamanan ketat, melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan demo. 

"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," tutur Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati, Selasa (12/8/2025). 

Menurut keterangannya, seluruh petugas mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

"Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran," imbaunya. 

Baca juga: Wakil Bupati Aceh Singkil Sidak Kantor Camat Gunung Meriah, Ini Temuannya

Baca juga: Cuaca Nagan Raya Hari Ini 13 Agustus, Cerah Berawan Masih Menyelimuti

Baca juga: Kejari Bireuen Teken MoU dengan Pemkab, Fokus Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com