Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Aceh Barat Daya (Abdya), Hendri Yadi mengatakan, tahun ini pemerintah kabupaten setempat mendapatkan alokasi APBN pada kegiatan optimalisasi lahan (Oplah) rawa seluas 780 hektare.
Hal ini, kata Hendri, tidak terlepas dari komunikasi Bupati Abdya dengan pemerintah pusat dalam mempertahankan Kabupaten Abdya sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Aceh.
"Alhamdulillah, hingga saat ini, Abdya salah satu lumbung pangan Provinsi Aceh,” ujar Kadistanpan.
“Tentu kita juga harus fokus pada produktivitas hasil panen dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan Presiden Prabowo," kata Hendri Yadi kepada Serambinews.com, Jumat (15/8/2025).
Lokasi Oplah ini, jelas Hendri, adalah lahan yang rata-rata tergenang air dan sering kebanjiran.
Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Aceh Besar akan Tingkatkan Luas Tambah Tanam dan Oplah
Persoalan ini sudah lama sekali dirasakan oleh petani Abdya saat memasuki musim turun ke sawah.
"Kondisi inilah yang dialami oleh masyarakat petani kita, apabila musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan,” terangnya.
“Dengan adanya Oplah ini, kita bisa berupaya mengatasi keluh kesah petani terhadap apa yang mereka rasakan di lapangan," ujar Hendri.
Sebab, terang Hendri, petani sering mengalami gagal panen akibat masalah tersebut.
Jika pun ada panen, hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.
Baca juga: Tim Ahli Kementan RI Cek Program Oplah di Desa Lamdurian Aceh Jaya
"Maka, dengan adanya program Oplah, segera kita laksanakan eksekusi lahannya,” tukas Kadistanpan.
“Sehingga persoalan yang dialami petani bisa terselesaikan di tahun 2025 ini," ujar Hendri.
Tujuan pemerintah pada kegiatan Oplah ini, jelas Hendri, untuk meningkatkan Indeks Pertanian (IP).
Jika selama ini IP1, bisa meningkat menjadi IP2 atau IP3.
Menurut Hendri, masih banyak lahan pertanian di Abdya bisa dimasukkan ke dalam program Oplah.
Baca juga: Mualem: LTT Aceh Meningkat Berkat Bantuan Oplah dari Presiden
Program ini, kata Hendri, bukan hanya pada lahan rawa, tapi juga bisa pada lahan kering.
Ia meminta kepada masyarakat agar memberikan data lokasi lahan yang mengalami genangan dan kekeringan agar dimasukkan ke dalam program tahun 2026.
"Apabila ada lokasi yang seperti kami sampaikan, berikan datanya kepada penyuluh di lapangan,” papar Kadistanpan.
“Supaya bisa diberikan kepada Distanpan untuk menjalankan atau mengusulkan program ini ke pemerintah pusat," pungkas Hendri.(*)