Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, membenarkan jika proses pembangunan tanggul pemecah ombak di sepanjang pesisir Palak Kerambil akan dibangun pada tahun 2025 ini.

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Tanggul pemecah ombak (breakwater) di sepanjang pesisir Gampong Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan dibangun tahun ini. 

Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, membenarkan informasi bahwa proses pembangunan tanggul pemecah ombak di sepanjang pesisir Palak Kerambil akan dibangun pada tahun 2025 ini.

"Sekian lama sempat tertunda, Alhamdulillah sekarang sedang dalam proses tender.

Siapa saja pemenang tender nantinya, kami harapkan dapat dikerjakan dengan baik dan material pembangunan breakwater harus diusahakan dari dalam wilayah Abdya," kata Zulkarnain kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

"Untuk hal material ini, kami minta peran Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh (BJKW I Aceh) Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI agar mengawasi," tambah Zulkarnain.

Ia menyebutkan, proses pembangunan breakwater itu nantinya dilakukan secara bertahap yang ditargetkan tuntas mulai dari muara Kuala Cangkoi Palak kerambil hingga ke pesisir kawasan Gampong Kedai Susoh yang diperkirakan sekitar 1,8 kilometer.

Baca juga: Ribuan Warga Larut dalam Zikir Akbar Dua Dekade Perdamaian Aceh di Aceh Utara

Politisi PKB itu berharap pembangunan tanggul pemecah ombak jangan terlalu dekat dengan permukiman warga, sehingga lokasi pesisir yang berada dekat dengan tanggul dapat kembali dimanfaatkan warga sebagai lokasi objek wisata.

"Apalagi lokasi pantai ini memang menjadi salah satu lokasi objek wisata favorit warga Abdya dan sekitarnya dengan sebutan Pantai Jilbab," ujarnya.

Seperti diketahui, kata Zulkarnain, bencana alam abrasi di sepanjang pesisir Palak Kerambil telah berulang kali terjadi dan tidak sedikit rumah warga yang rusak.  

Kondisi itu, sebutnya, mengundang perhatian khusus dari Anggota DPR RI Irmawan. Bahkan dia telah berulang kali turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dampak yang dialami warga Palak Kerambil. 

Kondisi seperti itu, menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, akan tetapi harus ada solusinya.

"Inikan wilayahnya APBN, jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sering berkoordinasi mengenai kondisi riil di lapangan.

Termasuk kajian teknisnya dengan pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumber Daya Air yang ada di Aceh, sehingga ini menjadi prioritas.

Jika pemerintah daerah tidak agresif, tentu pihak balai akan memprioritaskan daerah-daerah lain di Aceh," pungkas Zulkarnain. (*)

Baca juga: Hasil FP1 MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Ungguli Bagnaia, Disaksikan Rossi dan Stoner