SERAMBINEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Tanah Air.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mendesak aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, untuk bertindak tegas tanpa tebang pilih.
Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan tentang keberadaan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah.
Potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp300 triliun.
Baca juga: VIDEO - Jokowi Kasih Dua Jempol ke Arah Prabowo saat Bersalaman, Diawali Saling Hormat
“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak mana pun yang berupaya melindungi praktik tambang ilegal, baik melibatkan perwira tinggi aktif maupun purnawirawan.
“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Rekening Yayasannya Diblokir PPATK, Ketua MUI Cholil Nafis Minta Prabowo Segera Ambil Tindakan
Prabowo mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan personel dari provinsi lain guna membantu penertiban di suatu daerah.
“Kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung masalah lama mengenai eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 18 tahun lalu terkait penyitaan kebun kelapa sawit tertentu. Menurutnya, tidak ada aparat hukum saat itu yang menjalankannya.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmikan 1 Brigif dan 5 Batalyon Pembangunan Baru di Aceh
“Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ucapnya.
Prabowo menyebut sering terjadi perlawanan terhadap pemerintah saat penertiban dilakukan.
“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.
Kepada kader Partai Gerindra, ia mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus semacam ini. Jika ada yang terjerat, ia meminta agar segera menjadi justice collaborator.
Baca juga: Pesan Prabowo kepada TNI: Ingat, Kita Tentara Rakyat, Kita Siap Mati untuk Rakyat
“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Prabowo menambahkan, jika tambang dikelola langsung oleh masyarakat kecil, pemerintah dapat mengatur dan melegalkannya melalui sistem koperasi.
“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutupnya.(*)