Padahal ini menyangkut fasilitas milik negara dan laporan telah diajukan oleh pejabat publik, yakni anggota dewan.

Baca juga: Bupati Aceh Barat Evaluasi Total Pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh

“Kami tidak akan berhenti mendesak hingga kasus ini benar-benar dibuka ke publik,” tukasnya. 

“Siapa saja yang bermain, harus diungkap. Siapa yang melegalkan perizinan tanpa prosedur, harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” tukas dia.

GeRAK menegaskan, Polda Aceh harus hadir sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada keadilan.

Penuntasan kasus Pelabuhan Jetty Meulaboh adalah ujian nyata untuk melihat sejauh mana komitmen aparat terhadap pemberantasan korupsi di daerah.(*)