Bener Meriah Krisis Keuangan, Defisit hingga Rp 77 Miliar

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bener Meriah saat ini tengah menghadapi krisis keuangan serius, akibat defisit anggaran yang mencapai Rp 77 miliar.
• Lonjakan angka defisit tersebut merupakan akumulasi dari pengelolaan anggaran daerah Bener Meriah sepanjang tahun 2023 hingga 2024.
• Tagore Abubakar, mengungkapkan, kondisi finansial yang memprihatinkan ini merupakan beban warisan dari periode pemerintahan sebelumnya.

"Jika opsi pinjaman ini kita ambil, maka konsekuensinya adalah pemotongan anggaran tahunan sekitar Rp 20 miliar untuk cicilan.” TAGORE ABUBAKAR, Bupati Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah saat ini tengah menghadapi krisis keuangan serius, akibat defisit anggaran yang mencapai Rp 77 miliar. Lonjakan angka defisit tersebut merupakan akumulasi dari pengelolaan anggaran daerah Bener Meriah sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mengungkapkan, kondisi finansial yang memprihatinkan ini merupakan beban warisan dari periode pemerintahan sebelumnya. Selain defisit murni, pemerintah daerah juga masih menanggung kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor senilai puluhan miliar rupiah.

"Pemerintah daerah juga mencatat utang kepada para kontraktor atas berbagai proyek pembangunan yang sudah tuntas dikerjakan diperkirakan berada di angka Rp 31 miliar," kata Tagore, dalam temu media di Pendopo Bupati, Rabu (11/3/2026) sore.

Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit, sehingga pemerintah harus ekstra selektif dalam menyusun kebijakan keuangan. 

Kendati demikian, Tagore menegaskan komitmennya untuk tidak menambah beban anggaran baru dan berupaya memangkas nilai defisit secara perlahan. 

Namun, upaya itu belum memberikan dampak signifikan karena pada tahun anggaran 2025, pemangkasan defisit baru terealisasi sebesar Rp 1 miliar melalui efisiensi belanja daerah dan penundaan program non-prioritas.

"Kemampuan keuangan kita saat ini sejujurnya belum sanggup untuk melunasi seluruh total defisit warisan tersebut dalam waktu dekat," tuturnya.

Dikatakan, jika warisan defisit tersebut dipaksakan ditutup melalui anggaran yang ada saat ini, maka kondisi keuangan daerah akan semakin terbebani.

Bahkan, keterbatasan keuangan tersebut sempat berdampak pada beberapa kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang sempat tertunda. Selain itu, penghasilan tetap para kepala desa juga ikut terdampak akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pemkab Bener Meriah berencana melakukan konsultasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan langkah penyelesaian tidak menabrak aturan hukum. Salah satu opsi ekstrem yang kini dipertimbangkan adalah mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan.

Meski demikian, langkah ini diprediksi akan mencekik anggaran pembangunan di masa depan.  "Jika opsi pinjaman ini kita ambil, maka konsekuensinya adalah pemotongan anggaran tahunan sekitar Rp 20 miliar untuk cicilan. Hal ini jelas akan menggerus kemampuan kita dalam mendanai program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat, sehingga harus kami pertimbangkan secara sangat matang," pungkas Tagore.(mi)