Pakistan Talk, Culasnya AS, dan Naifnya Indonesia

Dr Teuku Kemal Fasya M Hum, Antropolog Universitas Malikussaleh

SETELAH invasi Amerika-Israel 28 Februari 2026 menemui jalan buntu karena gagal menaklukkan Iran, Pakistan mencoba kembali menjadi mediator menengahi konflik yang mengguncang ekonomi migas global tersebut. Pertemuan ini lanjutan Perjanjian Pakistan pertama (Pakistan Talk I) yang berlangsung 7 April lalu.Pakistan Talk II awalnya direncanakan 25 April, 2026 ternyata gagal sebelum berkembang. Trump menginginkan pelucutan proyek pengayaan uranium Iran sekaligus membuka Selat Hormuz tanpa syarat. Namun hal itu ditolak mentah-mentah, oleh Iran, apalagi kesepakatan pada perjanjian pertama tidak dijalankan.

Akhirnya Trump menarik utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk hadir ke Islamabad (“US president cancels envoy trip to Pakistan for ceasefire talks – as it happened”, The Guardian, 25 April 2026). Steve Witkoff adalah tokoh kunci Board of Peace (BoP) yang pro-Israel, sedangkan Jared Kushner menantu Trump yang tidak lihai berdiplomasi.

Senjakala perjanjian damai

Bagi Iran, Pakistan Peace Talk II tidak memberikan banyak manfaat dalam menciptakan politik global yang damai. Hasil kesepakatan 7 April 2026 langsung dikhianati pada hari pertama penandatangan. Padahal pertemuan itu mampu mendinginkan ekonomi global dan menurunkan sentimen harga minyak dunia. Pada Pakistan Peace Talk I menghasilkan 10 tuntutan yang awalnya diterima Trump. Hal itu karena strategi militer Iran lebih ampuh melumpuhkan 28 pangkalan militer AS di Bahrain, Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, dan Yordania.

10 tuntutan yang disampaikan menteri luar negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi ialah 1) menjamin tidak ada serangan lagi ke Iran, 2) mengakhiri secara permanen perang, bukan semata gencatan senjata, 3) mengakhiri Israel menyerang Lebanon, 4) menjatuhkan sanksi atas AS karena menyerang Iran, dan 5) mengakhiri serangan kepada semua sekutu Iran.

Tuntutan lainnya ialah 6) Iran membuka kembali Selat Hormuz, 7) meminta fee sebesar 2 juta dollar (Rp 34 miliar) untuk semua kapal yang melewati Selat, 8) fee tersebut akan dibagi bersama Oman, 9) menjamin keamanan pelayaran melewati Hormuz, dan 10) fee tersebut digunakan untuk rekonstruksi Iran pascainvasi dan bukan sebagai ganti rugi.

Kesepakatan pertama yang sempat dinaikkan Trump di media sosialnya langsung ditelikung Netanyahu. Israel kembali menyerang Lebanon Selatan pada 8 April 2026 dan membunuh lebih 200 masyarakat sipil dan menyebabkan lebih 1 juta warga mengungsi. Penghkianatan inilah yang membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz dan membatalkan perjanjian.

Hal ini dilihat Trump mau terseret permainan Israel. Ia juga dianggap lemah secara intelektual dan sosok psikopatik paling berbahaya bagi demokrasi. Trump sempat mengancam menghabisi peradaban Iran dengan melancarkan bom nuklir, padahal Netanyahu sebelumnya menyebut Iran tidak lagi memiliki kuasa pengayaan uranium (Fox, 20 Maret 2026).

Setelah terdesak oleh jutaan demonstran AS dan penolakan dunia atas sikap kejamnya, ia akhirnya mengalah tidak meluncurkan senjata nuklir (“Trump rules out using nuclear weapons against Iran”, The Washington Times, 23 April 2026). Pernyataan Trump juga terdesak oleh pendapat dari kubu Pakistan. Jika Israel menjatuhkan bom ke Iran, maka negara itu akan meratakan Israel dengan bom nuklir juga. Ada peningkatan solidaritas negara-negara muslim kepada Iran atas nama kemanusiaan (India Today, 12 April 2026).

Lemahnya posisi Indonesia

Sementara negara muslim non-Timur Tengah membangun resistensi kepada AS-Israel seperti Malaysia, Bosnia, dan Pakisan, Indonesia malah membangun aksi tidak populer. Sikap protagonis Prabowo yang berpidato pada Sidang Umum PBB mengecam genosida Israel ke Gaza pada 23 September 2025 (Fasya, “Prabowo, Gaza, dan Opresi Global”, Serambi, 3 Oktober 2025), menjadi tidak berarti ketika bergabung dengan Badan Perdamaian (Board of Peace) dan membuang 1 miliar dollar (Rp16,7 triliun).

BoP sendiri dalam praktiknya menjadi lembaga opresi baru terhadap Hamas sehingga semakin mempercepat hilangnya batas kedaulatan Palestina di Timur Tengah, dan mendukung hadirnya Israel Raya (Greater Israel/ Eretz Yisrael Hashlema). Israel Raya ialah ekspansi apartheid zionistik yang menjadikan teritori Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, Arab Saudi, Turki, dan Mesir, yaitu sepanjang dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan sempadan sungai Nil hingga Efrat menjadi milik Israel. Gagasan gila inilah yang menjadi amunisi bagi Iran melawan AS-Israel.

Pilihan hero Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB menjadi zero dengan mendukung BoP. Sikap Indonesia atas BoP disesalkan pelapor khusus PBB, Francesca Paola Albanese, karena mengabaikan kebijakan Israel menyiksa dan membunuh warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat (Kompas, 21 April 2026).

Sikap itu sendiri bukan slip of tongue. Alam bawah sadarnya malah semakin jauh dari politik bebas aktif. Kebijakan yang pernah dimunculkan Mohammad Hatta dan dijalankan oleh Soekarno hingga SBY itu kini semakin sayup-sayup terdengar. Pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai yang mengecam serangan Iran ke Israel sebagai pelanggaran HAM, menunjukkan ketidaktahuannya tentang HAM.